Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengatakan demonstrasi yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) di Kedutaan Besan China, Jakarta Selatan, sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat muslim di Uighur, Tiongkok, harus diapresiasi.
Menurut Jimly, apa yang menimpa muslim Uighur bukan hanya mengetuk hati muslim Indonesia, tetapi juga dunia. Hal itu disampaikannya terlepas tuduhan Pemerintah China yang mengatakan muslim Uighur merupakan kelompok separatis.
"Seluruh dunia Islam tersentuh dengan laporan-laporan mengenai Uighur itu. Terlepas dia (muslim Uighur) gerakan separatis, itu kan musuh dalam negeri dia (China), kita tidak ikut campur. Tetapi, seseparatis-separatisnya, tetap mereka manusia tidak boleh diperlakukan bukan sebagai manusia, itulah human rights," kata Jimly di Jakarta, Jumat (27/12).
Kendati demikian, apresiasi Jimly tampak "bersayap", sebab ia juga meminta masyarakat menghormati sikap pemerintah Indonesia yang sampai saat ini memberikan tanda tidak mau ikut campur secara langsung.
Namun, berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah akan menempuh jalur diplomasi lunak yang artinya melalui lobi-lobi politik terhadap pemerintah China.
"Maka, pemerintahan abad 21, dia (China) diharapkan jauh lebih adil dan beradab dibanding abad-abad lalu, meskipun itu pemerintahan komunis. Mudah-mudahan ada nuraninya untuk memberi ruang kebebasan beragama bagi orang yang tidak mau mengikuti ideologi negara," jelas dia.
Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI) bersama ormas lain diagendakan menggedor Kedutaan Besar China untuk Indonesia dalam aksi nasional pada, Jumat (27/12).
Aksi itu, merupakan respons dari tindakan keji yang dianggap dilakukan pemerintah China kepada umat Islam di Uighur. Tindakan itu, bagi FPI sudah mengkhawatirkan dan tidak bisa ditolerir lagi.
"Berdalih melawan radikalisme, hak asasi manusia (HAM) saudara muslim kita di Uighur dicabik. Hak beribadah, hak ekonomi, hak sosial, hak politik sampai hak budaya dicabut," kata Shabri dalam jumpa pers di Jatinegara, Jakarta Timur.
Hidupkan GBHN
Sementara itu, Jimly mengatakan, ICMI mendukung upaya untuk mengaktifkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Menurut Jimly, organisasinya mendukung pengaktifan kembali GBHN karena pembangunan nasional Indonesia saat ini kurang terpadu dan tidak ada kesinambungan. Untuk yang terakhir, dia mengatakan disebabkan oleh budaya feodal dalam politik Indonesia.
"Pembangunan nasional, pembangunan provinsi, dan pembanguna kabupaten/kota tidak terpadu. Kedua, tidak berkesinambungan karena ada budaya feodal, tidak ada estafet dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya," kata Jimly.
Sekalipun saat ini Indonesia memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 yang sudah ditetapkan undang-undang, akan tetapi bias dari pemerintah. Sebab, dalam RPJP itu tidak terbayang masa depan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan lainnya.
Ia menambahkan, dalam kebijakan itu juga ada bias dari kepentingan kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan tidak ada pula penekanan tentang masa depan masyarakat. Padahal, kata dia, membangun bangsa tak cukup pemerintah, tetapi juga menyangkut masyatakat.
"Paling bias sekali yang kelima. RPJP itu sangat ekonomi sentris karena yang merancang para ekonom. Yang hanya membayangkan merencanakan ekonomi. Bagaimana kebudayaan? Enggak ada perencanaan," ujar dia.
Oleh karena itu, Jimly mengatakan ICMI mendukung adanya kembali GBHN yang dirancang secara komprehensif dan terpadu. Di sisi lain, dia menekankan ada GBHN ditetapkan melalui Ketetapan MPR yang sifatnya administrasi, bukan regulasi.
Cara itu dibutuhkan untuk mengatasi masalah hierarki kedudukan apabila ada anggapan MPR sebagai lembaga tertinggi dan mengatasi masalah apabila ada yang berpikir presiden bertanggung jawab kepada MPR.
Sebelumnya, dalam refleksi perjalanan bangsa selama 2019 dan harapan untuk 2020, salah satu poin yang ditekankan ICMI adalah mendukung diaktifkannya kembali GBHN. Hal itu karena arah kebijakan pembangunan negara memerlukan pendoman pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
