Ikut arahan Jokowi, BPKP kerahkan auditor kulik program stunting di daerah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengerahkan para auditor di setiap daerah untuk memeriksa anggaran dalam program stunting. Pengerahan para auditor ini sebagai kelanjutan dari arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kita ngecek lagi teman-teman di perwakilan di seluruh Indonesia termasuk di kementerian lembaga untuk menindaklanjuti arahan Pak Presiden kemarin. Jadi agar lebih efektif lah untuk penanganan stunting,” kata Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto saat ditemui di Jakarta Timur, Senin (19/6).

Iwan menyebut, para auditor dikerahkan juga hingga ke lingkup desa. Mereka akan mengambil uji petik.

Bahan dari lapangan akan dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih jauh. Hasilnya belum diketahui lantaran proses masih berjalan.

“Itu sampai ke desa desa juga kita periksa, jadi teman-teman saya sudah minta untuk turun lagi ke seluruh Indonesia, untuk ambil uji petik,” ujarnya.

Ia menyampaikan, selain uji petik, pihaknya juga memberikan sejumlah saran maupun masukan bagi pemerintah daerah setempat. Baik di tingkat desa, kabupaten/kota, maupun provinsi. 

Penanganan stunting masuk dalam fokus pemberian saran tersebut. Pihaknya juga bekerjasama dengan BKKBN yang merupakan koordinator program ini sesuai Perpres.

“Masih berproses lah nanti kita ada hasilnya untuk laporan hasil pengawasan BPKP kepada presiden,” ucapnya. 

Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, ada beberapa arahan Jokowi yang memang harus segera ditindaklanjuti. Pada pokoknya arahan tersebut menuntun BPKP harus berorientasi pada hasil dari anggaran yang tengah diaudit.

“Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern pada 2023, di mana Presiden meminta pengawasan BPKP berorientasi hasil yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya dalam keterangan, Kamis (15/6).

Ateh menyebut, setiap pegawai dan auditor di BPKP akan menerapkan arahan dari Jokowi. Secara rinci, soal pengawasan intern terhadap program pemerintah, menggunakan pendekatan berorientasi hasil, serta membuka data yang dibutuhkan dalam proses pengawasan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan intern untuk berorientasi hasil agar belanja negara, daerah, dan badan usaha menjadi produktif. Pesan ini disampaikan langsung untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Jokowi kemudian mengutip anggaran program stunting di daerah sebagai contoh. Anggaran program ini hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat. 

“Kalau Rp10 miliar anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 miliar. Yang Rp8 miliar itu ya untuk langsung; telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu,” jelasnya.