Ikut mundur, Kepala Bappeda DKI beri sinyal terkait polemik anggaran

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan, mengundurkan diri dari jabatannya hari ini. Pengunduran diri Mahendra dilakukan setelah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya.

Saat menyampaikan pengumuman pengunduran dirinya, Mahendra memberi sinyal keputusannya terkait dengan polemik kejanggalan anggaran, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Seperti kita semua ketahui situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (1/11).

Mahendra pun berharap kinerja Bappeda lebih baik setelah pengunduran dirinya. "Harapannya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," kata dia.

Mahendra belum lama menjabat sebagai Kepala Bappeda DKI. Dia dilantik oleh Gubernur Anies pada 9 Januari 2019 lalu. 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku cukup terkejut dengan keputusan Mahendra. Namun demikian, Anies menghormati keputusan tersebut dan menerima pengunduran diri Mahendra.

"Terima kasih atas kinerjanya selama ini. Meski terkejut, tapi kami menerima pengunduran diri Pak Mahendra. Saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati dan dihargai," ucap Anies.

Anies menyebut, Mahendra akan menjadi widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta. Jabatan tersebut merupakan posisi yang ditempati Mahendra sebelum diangkat sebagai Kepala Bappeda. 

Anies menunjuk Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman, Suharti, untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Bappeda. Nantinya, Anies akan melakukan seleksi terbuka bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengisi posisi Kepala Bappeda. 

"Ibu Suharti adalah seorang yang berpengalaman di bidang perencanaan. Beliau secaara kepegawaian dari Bappenas menjadi perencana Kemendikbud dan menjadi deputi," kata Anies.

Untuk diketahui, Bappeda merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyatukan seluruh anggaran di Jakarta.

Mahendra mengundurkan diri di tengah sorotan publik terhadap rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta, lantaran adanya berbagai kejanggalan dalam sejumlah usulan anggaran. Di antaranya adalah anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, dan pengadaan bolpoin senilai Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. 

Sebelum Mahendra, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Edy Junaedi juga mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Edy diduga terkait masuknya anggarran untuk lima influencer, yang akan mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta, senilai Rp5 miliar dalam KUA-PPAS. 

Namun Anies membantah pengunduran diri anak buahnya itu terkait dengan kisruh penganggaran. "Tidak, tidak demikian. Ini adalah sikap kesatria beliau. Saya sangat menghargai beliau, yang mementingkan organisasi di atas kepentingan diri sendiri, yang ditujukan untuk percepatan kinerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Anies.