Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masuk kategori tinggi

Akhirnya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) naik peringkat menjadi katogori tinggi atau high human develompment.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan IPM Indonesia menembus angka 70,81 pada 2017. Level itu naik 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90% dibandingkan dengan setahun sebelumnya.

Kepala BPS Surhariyanto, menjelaskan IPM disusun dengan menggunakan tiga dimensi. Di antaranya, dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup, dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah, serta dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. 

"Laju pertumbuhan IPM memang tidak dapat digenjot dengan mudah karena melibatkan kondisi sosial masyarakat yang sangat struktural," ujarnya, Senin (16/4). 

Menurut dia, dengan melihat umur harapan hidup tahun 2017, dapat diperkirakan bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,06 tahun atau lebih lama 0,16 tahun, jika dibandingkan dengan harapan hidup bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. 

Demikian pula dengan harapan lama sekolah, anak-anak yang pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun (Diploma I). Angka itu lebih lama 0,13 tahun bila dibandingkan dengan anak yang berumur sama pada 2016. 

"Selama periode 2010 hingga 2017, harapan lama sekolah di Indonesia telah meningkat sebesar 1,56 tahun atau tumbuh sebesar 1,87% per tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah meningkat 0,64 tahun atau tumbuh 1,18% per tahun," kata dia.

Sementara itu, pada 2017 masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp10,66 juta per tahun. Pengeluaran itu meningkat Rp22.000 bila dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dalam hal ini, Surhariyanto menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran dapat dipandang sebagai indikasi adanya peningkatan pendapatan masyarakat. 

Selama tujuh tahun terakhir, sambungnya, pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia meningkat sebesar 1,76% per tahun. 

Pada tahun 2017, pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi cukup bervariasi. IPM pada level provinsi berkisar antara 59,09 (Papua) hingga 80,06 (DKI Jakarta). Umur harapan hidup saat lahir terendah sebesar 64,34 tahun di Sulawesi Barat dan tertinggi sebesar 74,74 tahun di DI Yogyakarta. 

Sementara itu, Papua memiliki Harapan Lama Sekolah terendah selama 10,54 tahun sedangkan DI Yogyakarta memiliki Harapan Lama Sekolah tertinggi selama 15,42 tahun. 

"Rata-rata lama sekolah terendah selama 6,27 tahun di Papua sedangkan tertinggi 11,02 tahun di DKI Jakarta. Pengeluaran per kapita terendah sebesar Rp7 juta per tahun di Papua, sedangkan tertinggi sebesar Rp17,7 juta per tahun di DKI Jakarta," paparnya.

Pada tahun 2017, jumlah provinsi yang berstatus IPM kategori 'sedang' berkurang dari 21 provinsi pada tahun 2016 menjadi 18 provinsi. Selain itu, untuk kali pertama di Indonesia, terdapat satu provinsi yang berhasil mencatat pembangunan manusia dengan kategori 'sangat tinggi' yaitu Provinsi DKI Jakarta. 

Sementara itu, di ujung timur Indonesia masih terdapat satu provinsi dengan IPM 'rendah', yaitu Provinsi Papua. Walaupun demikian, Provinsi Papua mencatat pertumbuhan IPM tercepat dibandingkan pencapaian IPM 2017 di 33 provinsi lainnya.

Selain Provinsi Papua, seluruh provinsi lainnya juga mengalami peningkatan lPM jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016. Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat dengan IPM masing-masing tumbuh sebesar 1,79%, 1,25%, dan 1,17%. 

Kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat terutama didorong oleh dimensi standar hidup layak. Sedangkan, di Nusa Tenggara Barat lebih dikarenakan perbaikan dimensi pendidikan dan standar hidup layak.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengakui indeks pembangunan manusia yang meningkat disebabkan oleh upaya pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Bahkan infrastruktur pun ikut menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas SDM.

"Pembangunan infrastruktur seperti sanitasi, air bersih yang kita lakukan. Kita akan terus mendorong karena dengan akses air bersih, sanitasi, dan juga berbagai macam pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, itu untuk meningkatkan kualitas manusia," terang Sri Mulyani usai melakukan konferensi pers APBN, di kantornya.

Sri Mulyani berharap, hal ini bisa meningkatkan semangat pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pasalnya Presiden Jokowi sudah memandatkan kepada kementerian di Indonesia untuk memfokuskan anggaran di tahun 2019 guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.  

"Jadi tidak hanya growth tinggi, tapi kualitasnya dilihat dari inklusif dan yang menikmati manfaat itu masyarakat banyak," jelasnya. 

Sebagai informasi, hingga tahun 2016, IPM Indonesia masih masuk dalam kategori sedang atau human develompment. IPM akan naik menjadi level tinggi atau high human develompment bila mencapai level 70-80 dan di atas 80 disebut sangat tinggi.

Setahun sebelumnya, United Nation Development Programe (UNDP) menempatkan tingkat pembangunan manusia Indonesia berada di urutan 113 dalam kategori medium human develompment dari 188 negara.

IPM Indonesia saat itu masih di bawah Thailand (87), tetapi di atas Vietnam (115), dan Filipina (116). Pada posisi IPM sangat tinggi adalah Norwegia (1), Australia (2), Swiss (3), Jerman (4), Denmark (5), dan Singapura (6).