Ini kronologi munculnya usulan vaksin individu berbayar

Pemerintah mengklaim, kebijakan vaksin gotong royong (VGR) individu berbayar melalui PT Kimia Farma (Persero) Tbk muncul karena vaksinasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berjalan lamban. Ini sempat dibahas dalam rapat bersama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), 26 Juni.

"VGR itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan. VGR mungkin sekarang speed-nya itu 10.000-15.000 per hari. Dari target 1,5 juta, baru 300.000. Jadi, memang ada concern ini, kok, lamban yang sisinya VGR," kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (13/7).

Karenanya, dalam rapat tersebut muncul inisiatif Program VGR individu berbayar. Salah satunya, membuka akses VRG berbayar untuk ke rumah sakit, anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan individu.

Dua hari setelahnya, sambung Budi, hasil rapat itu dibawah ke dalam rapat kabinet terbatas. Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, pun kembali memberi masukan untuk pelaksanan VGR berbayar.

"Nah, keputusan ini diambil. Pertama, vaksin gotong royong ini dilihat masih bisa ditingkatkan peranaannya supaya mempercepat target vaksinasi. Vaksi gotong royong harusnya lebih cepat karena swasta, kan, lebih cepat geraknya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," tuturnya.

Budi mengatakan, VGR individu berbayar tidak mengunakan APBN melainkan dana BUMN dan swasta. Selain itu, ditetapkan pula vaksin yang akan digunakan, yakni produksi Sinopharm, Moderna, dan Cansino.

Bekas Wakil Menteri BUMN ini sesumbar, VGR individu berbayar hanyalah opsional lantaran semua masyarakat tetap memiliki akses program vaksinasi gratis. "Jadi, pasti tidak akan berbenturan dengan vaskin program (gratis)."

Dia melanjutkan, vaksin Sinopharm hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) takkan digunakan untuk pelaksanaan VGR individu berbayar. Vaksin tersebut justru disimpan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan penyalurannya akan dilakukan dengan hati-hati.

"Saya ingin memastikan di sini, bahwa 500.000 (vaksin) Sinopharm dan akan tambah lagi 250.000, hibah pribadi dari Raja UEA ke Presiden Jokowi, tidak dijual," ujarnya dalam rapat tersebut.  

Bekas Wakil Menteri BUMN ini melanjutkan, hibah UEA mulanya bakal dipakai calon jemaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci tahun ini. Lantaran dibatalkan, vaksin itu bakal dialihkan untuk kelompok disabilitas.