Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap ingin mengedankan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengamanan di Papua, meski adanya berbagai insiden seperti pembakaran pesawat pilot Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, pendekatan lainnya adalah terhadap teritorial, pemberdayaan manusia, dan pendidikan. Namun, bila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum maka perlu ada ketegasan.
"Pendekatan selama ini kan kita tetap mengedepankan pertama hak asasi manusia," kata Saleh di Hotel Sultan, Rabu (8/2).
Saleh menyampaikan, kondisi di Bandara Paro ini baru pertama kali terjadi. Aparat merasa wilayah ini terbilang aman.
Terlebih, warga yang diserang saat itu adalah penduduk setempat, bahkan ada yang berasal dari keluarga Gwijangge. Keluarga ini dikenal sebagai mantan bupati.
"Gwijangge ini mantan bupati, tokohnya ini jadi dia ngga akan sentuh. Nah, masalah Philips (pilot) ini kita sedang cari," ucapnya.
Saleh menyebut, operasi teritorial tetap berjalan karena Bumi Cendrawasih telah melahirkan tiga daerah otonomi baru sebagai provinsi.
"Kita harus bantu agar percepatan pembangunan di Papua ini bisa terlaksana," ujarnya.
Sementara, menyusul insiden itu, kepolisian memberikan peringatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk tidak membuat gaduh di Bumi Cendrawasih.
Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan, penindakan tegas dalam upaya penegakan hukum akan dilakukan dalam mengembalikan keamanan di Papua.
"Tidak ada lagi ruang atau tenpat bagi orang yang tidak mau membangun kesejahteraan Papua. jika tidak mau diajak negosiasi jadi perhatian besar TNI-Polri," kata Fakhiri di Hotel Sultan, Rabu (8/2).
Fakhiri menyebut, sikap ini menyusul karena kondisi pilot yang belum diketahui. Pendekatan dengan pendeta untuk mengevakuasi sang pilot juga masih dilakukan.
Masyarakat diminta untuk tidak percaya dengan informasi liar dari pihak KKB. Mereka dianggap tidak membawa kedamaian di Papua.