Integrasi transportasi solusi kurangi kemacetan

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menilai integrasi transportasi menjadi solusi menekan kemacetan. BPTJ mengatakan, pembenahan sektor transportasi di luar Jakarta mesti dilakukan. 

Hanya saja Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo mengatakan, pembenahan sektor transportasi harus melibatkan sejumlah stakeholder dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

Jakarta dan daerah sekitarnya sudah menjadi satu kesatuan secara ekonomi, sehingga mobilitas manusia dan barang sangat intens. Sebab area tersebut sudah masuk dalam aglomerasi.  

Nah, peran dari lintas instansi diperlukan dalam menekan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta, Ditlantas Polda atau Korlantas Polri, Kementerian PUPR, operator angkutan umum penumpang dan barang, operator jalan tol dan BPTJ harus terlibat.  

Budi menjelaskan, bila penyelenggaraan transportasi antar wilayah tidak terintegrasi dengan baik. Maka, transportasi yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian justru menjadi beban.

"Kemacetan yang terjadi dapat berkurang siginifikan kalau pembangunan dan pemanfaatan sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal yang terintegrasi, baik secara fisik maupun sistem mencakup keseluruhan wilayah Jabodetabek," kata Budi.

BPJT mengklaim sepanjang 2018 telah melakukan beberapa terobosan dan kebijakan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Beberapa di antaranya, penerapan ganjil-genap di beberapa pintu tol, pengaturan lalu lintas dan angkutan Asian Games di Jakarta. Hingga penyediaan pelayanan transportasi massal yang bisa dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

"Contohnya seperti Jakarta-Airport (JA) Connexion dan Jakarta-Residence (JR) Connexion," ucap Budi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menambahkan, perkembangan pembangunan transportasi yang digenjot Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu penyebab pengurangan kemacetan di Ibu Kota.

Sigit menjelaskan, kebijakan Pemprov DKI juga berperan dalam pengurangan kemacetan, mulai dari pembangunan flyover dan underpass, ganjil-genap, hilangnya jalur cepat di sejumlah jalan protokol, perluasan rute transportasi, sampai integrasi transportasi melalui Jak Lingko.

"Ada Jak Lingko yang merangkul angkutan umum dalam manajemen Dishub DKI. Sehingga tidak berhenti sembarangan karena sudah mengacu pada sistem Rp/Km. Serta membuka rute-rute baru untuk area layanan Transjakarta," katanya.

Sigit berharap angka kemacetan di Jakarta terus menurun setiap tahun, seiring makin berkembangnya transportasi massal di Jakarta.

Harapannya, terjadi penurunan persentase kemacetan yang terjadi dengan beroperasinya MRT. Disusul dengan LRT, dan integrasi angkutan umum dalam program Jak Lingko bersama TJ sudah berjalan.