IPM Jawa Timur masih paling rendah di Pulau Jawa

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur masih terendah di Pulau Jawa dan menempati peringkat ke-15 di Indonesia. Hal itu disebabkan rata-rata lama belajar masyarakat Jawa Timur baru 7,39 tahun, atau setara jenjang SMP kelas dua semester satu. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan hal itu tidak selalu mengartikan mereka berasal dari keluarga miskin. Buktinya, hasil identifikasi internal Pemprov Jatim menyebutkan, 64% jamaah haji merupakan lulusan SMP dan SD.

Itulah sebabnya, Pemprov berniat menggenjot pekerja lulusan SMP agar bisa ikut kejar paket C dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pemilik perusahaan nantinya harus ikut mendorong menyelesaikan jenjang pendidikannya. 

"Kejar paket C ini kan tugas kabupaten/kota. Kami tidak pada posisi itu karena tugasnya kabupaten/ kota. Kami hanya ingin membangun satu kesepahaman pentingnya mengintervensi mereka," tegasnya di Gedung Negara Grahadi, Jumat (5/4/2019). 

Dengan dorongan kejar paket C, diharapkan lulusan SMP yang masih masuk usia produktif bisa lebih baik lagi di pendidikannya. Dengan begitu, IPM Jawa Timur tidak lagi berada di urutan paling bawah se-Jawa. Tak kalah dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 

Selain masa sekolah, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PPP itu, menekankan pentingnya asupan gizi. Jika gizi diterima buruk akan berpengaruh bagi otak dan tumbuh kembang anak. Pemerintah harus merinci segala upaya meningkatkan kualitas asupan gizi bagi masyarakat. 

"Ada beberapa daerah di Jatim yang asupan gizinya kurang baik. Tentunya hal ini belum sesuai harapan yang harus dicarikan solusinya," jelasnya.

Khofifah mencontohkan Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kurang gizi yang cukup berat. Pemprov bersama Pemkab Bangkalan bisa menggandeng Universitas Trunojoyo untuk berupaya bersama memberikan pengertian kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

Perbaikan gizi juga dipengaruhi oleh adanya sarana jamban yang memadai di lingkungan masyarakat. Mengingat sampai saat ini, baru 64 % rumah tangga yang sudah berjamban. Titik-titik yang belum ada jambannya, sudah teridentifikasi, dan sebagian besar berada di wilayah tapal kuda. 

Pemerintah sendiri, berencana membuat jamban komunal, di mana setiap lima mandi, cuci, kakus (MCK) terdapat satu septic tank. 

"Ditargetkan lima tahun mendatang sudah 99% rumah tangga di Jatim memiliki jamban," tambahnya.