Irjen Firli diminta copot baju dinas Polri

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Irjen Firli Bahuri mundur dari keanggotan Polri. Menurut dia, tidak etis jika Firli masih berbaju Polri saat resmi dilantik sebagai bos KPK yang baru. 

"Kenapa kurang etis? Karena salah satu tugas KPK ialah menjadi trigger untuk kepolisian agar mejadi lebih baik dan bukan tidak mungkin di suatu hari nanti, misalnya, apabila KPK tangani perkara terkait kepolisian, maka jika Firli sudah mundur dari sekarang, tak ada lagi persoalan konflik kepentingan," kata Zaenur saat dihubungi Alinea.id, Selasa (26/11).

Firli saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. Jabatan itu bakal diemban Firli hingga ia dilantik sebagai komisioner KPK pada 20 Desember mendatang. 

Zaenur mengatakan, mundur dari jabatan Kabarhakam saja tak cukup. Untuk menjaga marwah KPK, ia berharap Firli 'mencopot baju dinas' Polri yang ia kenakan.

"Jadi, sudah seharusnya secara etika Firli perlu mundur. Tidak hanya dari jabatannya di Polri, tetapi juga mengajukan pensiun dini dan mundur dari keanggotaan Polri, meskipun bahwa itu tidak diharuskan dalam UU," jelas dia. 

Sesuai dengan Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK), Firli wajib melepaskan jabatan struktural di kepolisian usai ditunjuk sebagai Ketua KPK. Namun demikian, UU tidak mewajibkan Firli mundur sebagai anggota Polri. 

Terpisah, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru merasa bangga karena Irjen Pol Firli bakal menjabat sebagai Ketua KPK. Ia berpesan agar Firli tetap menjaga integritas di tempat kerjanya yang baru. 

"Terus terang saya merasa bangga ada orang Sumsel berkarir di kancah nasional. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga amanah dan sukses selalu," ujar Herman. (Ant)