Polri telah memberlakukan siaga satu terhadap situasi di wilayah Jakarta. Status itu diberlakukan berdasarkan surat telegram resmi yang dikeluarkan Polri dan ditandatangani asisten operasional Kapolri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan penetapan status tersebut. Kendati demikian pemberlakuan siaga satu bukanlah secara nasional.
“Siaga satu betul, hari ini. Berlaku di wilayah Jakarta,” ujar Dedi melalui pesan singkat, Selasa (21/5).
Dedi menyebutkan, untuk wilayah daerah di luar Jakarta pemberlakuan siaga satu tergantung dari masing-masing polda. Hal itu tentunya dipertimbangkan dari situasi keamanan, ketertiban di masyarakat tiap daerah.
“Pemberlakuan siaga satu di daerah tergantung bagaimana situasi dan pertimbangan masing-masing polda,” tutur Dedi.
Status siaga satu ini berkaitan dengan pengumuman rekapitulasi surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah kelompok dari berbagai daerah dilaporkan akan mengepung KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Informasi yang masuk ke kepolisian, ada 1.500 orang dari enam laporan yang diterima Polda Metro Jaya. Polri pun menyiapkan 34 ribu personel gabungan untuk mengamankan situasi di sekitar KPU dan Bawaslu.
Sementara calon presiden Prabowo Subianto mengimbau kepada seluruh pendukungnya yang akan menggelar aksi terkait hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 agar dilakukan secara damai tanpa kekerasan.
Dia menjamin tidak ada maksud makar atau melawan konstitusi para pendukungnya dalam menyampaikan aspirasinya tersebut. "Aksi atau kegiatan yang saudara-saudara lakukan, saya mengimbau agar semua kegiatan berjalan dengan semangat perdamaian. Karena itu langkah konstitusional, langkah demokratis tetap damai tanpa kekerasan apapun," kata Prabowo dalam video yang disampaikan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Selasa dini hari.
Prabowo menyampaikan keprihatinan atas dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019. Namun perjuangan para pendukungnya untuk menyuarakan hal tersebut harus dalam koridor hukum yang berlaku.
Dia menegaskan hak rakyat untuk menyatakan pendapat di muka umum, hak rakyat berkumpul, hak rakyat dapat berserikat dan dapat menyampaikan aspirasinya, namun harus dijalankan semua dalam ketentuan hukum yang berlaku.
"Ini bukan masalah menang atau kalah, bukan masalah pribadi atau perorangan tapi masalah yang sangat prinsip, yaitu kedaulatan rakyat, hak rakyat yang benar-benar dirasakan sedang dirampas," ujarnya.
Prabowo juga meminta aparat penegak hukum benar-benar mengayomi seluruh masyarakat, khususnya para pendukungnya yang akan menyampaikan hak berpendapatnya.
Dia menegaskan, dirinya dan para pendukungnya tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan makar dan melanggar hukum dalam menyampaikan aspirasi tersebut.
"Justru kami ingin mengamankan hukum, ingin menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah," katanya.
Dia mengatakan dalam barisan pendukungnya memang banyak mantan tentara dan mengerti apa arti perang dan kekerasan. Prabowo tidak menginginkan sama sekali kekerasan digunakan dalam kehidupan politik Indonesia.
Dalam akhir pidatonya, Prabowo meminta para pendukungnya untuk tidak terprovokasi yang dapat memancing emosi.
"Kalau terprovokasi, saya mohon jangan membalas. Memang berat bahkan kalau saudara dipukul, jangan balas. Seorang ksatria harus memikul beban yang berat, jalan yang sulit itulah jalan pendekar, pendekar tidak boleh gentar menghadapi cobaan," katanya. (Ant)
