Janji Jokowi majukan demokrasi dan HAM kontras dengan data BPS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesumbar, Indonesia berkomitmen memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di tingkat kawasan ataupun global. Dicontohkannya dengan pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14, Kamis (9/12).

"Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders," ujarnya dalam Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Kamis (9/12).

Pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan beberapa aspek dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurun sejak 2019-2020. Skor indikator ancaman/penggunaan kekerasan aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, misalnya, pada 2020 sebesar 58,82 atau turun dari 65,69 pada 2019.

Skor indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat pun demikian. Angkanya mencapai 57,35 pada 2019 dan setahun kemudian turun menjadi 42,28.

Di sisi lain, Jokowi menerangkan, demokrasi adalah nilai universal. Karenanya, DBF harus melibatkan multipihak, mulai dari pemuda, pebisnis, hingga masyarakat sipil.

"Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Dukungan semua pihak dibutuhkan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar, tidak boleh ada yang ditinggalkan," tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menilai, salah satu faktor yang menyebabkan pandemi Covid-19 juga berdampak buruk terhadap demokrasi. Pasalnya, wabah membuat pola kehidupan warga dunia berubah dan memengaruhi perubahan pemerintahan.

Indonesia, terangnya, sedang mencari langkah yang tepat untuk menyeimbangkan pemerintahan dan penanganan pandemi. Namun, demokrasi diharapkan membaik seiring penanganan pagebluk dan pemulihan ekonomi yang dibuktikan dengan pertumbuhan 5,6% rerata ekonomi dunia.