Jemaah haji mandiri berisiko tak dilindungi negara

Pemerintah diminta memberikan atensi atas kebijakan Arab Saudi tentang berhaji secara mandiri atau tanpa melalui agen perjalanan. Pangkalnya, jemaah berisiko tak mendapatkan perlindungan negara.

"Jangan sampai kemudian jemaah hanya pesan mau umrah lewat Traveloka, tetapi di sana perlindungannya kita tidak ada. Jangan sampai itu nanti justru merugikan masyarakat muslim itu sendiri pada saat pelaksanaan haji ataupun umrah," ucap anggota Komisi VIII DPR, Endang Maria Astuti.

Persoalan banyaknya makanan yang rusak dan tidak layak konsumsi juga menjadi sorotan politikus Partai Golkar ini atas pelaksanaan ibadah haji 1444 H/2023 M. Utamanya yang dikelola pihak tuan rumah kala di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Kita ambil secara sampling itu ternyata dari 100.000 setiap tumpukan [makanan] itu ada yang rusak. Nah, dari itu mereka sudah tidak mau menggunakan, jadi semua dianggap rusak," katanya.

"Meskipun yang rusak itu mungkin hanya 10, tetapi dianggap itu semua rusak. Alhasil, ini akan merugikan jamaah haji," imbuhnya, melansir laman DPR.

Endang berharap, berbagai masukan dan evaluasi yang disampaikan menjadi bahan untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi VIII DPR. Permasalahan yang sama pun diharapkan tidak terulang kembali.

"Ini akan menjadi catatan-catatan penting kita. Sehingga, kita sebagai bangsa besar dan [memiliki penduduk] muslim besar dalam pelaksanaan haji ataupun umrah ini masyarakat merasa terlindungi oleh negara," tuturnya.