close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
China Coast Guard 5202 dan 5403 membayangi KRI Usman Harun-359 saat patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang menangkap ikan di ZEE Indonesia, Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Sabtu (11/1/2020). Foto Antara/M. Risyal Hidayat
icon caption
China Coast Guard 5202 dan 5403 membayangi KRI Usman Harun-359 saat patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang menangkap ikan di ZEE Indonesia, Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Sabtu (11/1/2020). Foto Antara/M. Risyal Hidayat
Nasional
Selasa, 08 Maret 2022 17:58

Jika Prabowo lakukan ini, China akan segan ganggu RI di LCS

China diketahui mengklaim LCS sebagai teritorialnya dengan dalih Nine Dash Line.
swipe

Indonesia diperkirakan mendapat sejumlah keuntungan apabila membangun kerja sama bidang pertahanan dan keamanan (hankam) dengan Arab Saudi. Salah satunya secara geopolitik, terutama mengenai sengketa di Laut China Selatan (LCS).

Pengamat hubungan internasional Universitas Pertamina, Ian Montratama, RI berpeluang memperluas kerja sama dengan Arab Saudi karena keduanya memiliki nilai yang bisa dipertukarkan. Misalnya, mengajak Arab Saudi agar berinvestasi pada Trans-ASEAN Gas Pipeline dengan memanfaatkan potensi bawah laut Indonesia.

"Kalau pipa itu dimiliki bersama dengan Arab Saudi di Natuna, China meski segan mengganggu karena China banyak mengimpor minyak dari Arab Saudi," ujarnya kepada Alinea.id, Selasa (8/3).

"Kalau kita ke kawasan Timur Tengah relatif minim nilai," imbuh dia. 

Sebagai informasi, China mengklaim sebagian wilayah LCS, termasuk di Laut Natuna, sebagai teritorialnya dengan dalih Nine Line Dash. Hubungan RI-China akhirnya kerap dibumbui riak-riak sengketa di sana.

Intensnya nelayan China menangkap ikan di Laut Natuna dengan dikawal kapal patroli menjadi salah satu bukti sengketa batas wilayah tersebut. "Negeri Tirai Bambu" pun pernah mendesak Indonesia menyetop pengeboran migas di LCS, yang diklaim sebagai wilayahnya.

Padahal, Indonesia sudah mendeklarasikan ujung selatan LCS, yang pada 2017 dinamai Laut Natuna Utara, sebagai adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pun diperkuat dengan sikap PBB yang tidak mengakui LCS sebagai teritorial China.

Ian menambahkan, kerja sama RI-Arab Saudi di bidang hankam juga terbuka lebar dalam industri pertahanan (inhan). Pangkalnya, Arab Saudi berniat menjadi pemain di sektor nonmigas.

Dicontohkannya dengan joint venture kedua dengan dalam memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Terlebih, Arab Saudi memiliki pasar untuk memasarkan produk yang dihasilkan tersebut. 

"Bisa [juga] substitusi impor dan kita bisa punya dana untuk litbang (penelitian dan pengembangan) dan laba dari produk alpalhan bersama," jelasnya.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, diketahui bertemu Putra Raja Salman sekaligus Wakil Menteri Pertahanan Pangeran (Wamenhan) Khalid bin Salman, di sela-sela kunjungannya ke Arab Saudi.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Prabowo membahas menjajaki peluang kerja sama militer dan hankam dengan Arab Saudi.

Lebih jauh, Ian mengungkapkan, RI hingga kini belum membangun kerja sama hankam dan militer dengan Arab Saudi. Karenanya, jika Prabowo berhasil menggandeng, maka tahap selanjutnya bakal dibahas di Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Strahan Kemhan).

"Dan diarahkan menjadi kemitraan strategis bidang pertahanan dan diratifikasi DPR RI," tutupnya.

img
Fatah Hidayat Sidiq
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan