Nanggala-402 tenggelam, Jokowi diminta evaluasi kinerja Prabowo

Tenggelamnya KRI Nanggala-402 dinilai takkan terjadi apabila Menhan Prabowo Subianto memberi perhatian cukup kepada TNI AL.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menyusul tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan Bali. Kilahnya, insiden dapat dihindari apabila Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu memberi perhatian cukup kepada TNI Angkatan Laut (AL).

Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, mengklaim, ini dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang terus naik setiap tahunnya. Kemenhan menerima Rp131,2 triliun pada 2020 atau melonjak 109,6 triliun dari tahun sebelumnya.

"Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun, ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, presiden perlu evaluasi kinerja menhan," katanya dalam keterangan yang diterima Alinea, Senin (26/4).

Meski anggaran Kemenhan besar, menurut Arjuna, alokasi antarmatra masih timpang. Angkatan Darat (AD) mendapat Rp55,92 miliar dan Rp4,5 miliar di antaranya untuk alat utama sistem senjata (alutsista) pada 2020, sedangkan AL hanya menerima Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar serta Angkatan Udara (AU) memperoleh Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.

"TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup. belum mendapat perhatian yang optimal, padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Artinya, menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran," paparnya.

Selain itu, menurutnya, sering kali serapan anggaran Kemenhan di bawah target. Padahal, termasuk kementerian penerima anggaran terbesar dalam APBN.

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sekitar Rp19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap (unspent). Dengan demikian, bagi Arjuna, performa penyerapan anggaran Kemenhan di bawah standar ideal juga ada gap antara perencanaan dan eksekusi.

"Sangat disayangkan. Punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar," kritiknya.