Jokowi groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia, di Karawang, Jawa Barat, dengan nilai investasi sebesar USD 1,1 miliar atau sekitar Rp15,6 triliun.

“Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri,” ujar Jokowi secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, (15/9/2021).

Presiden menyampaikan, era kejayaan untuk komoditas bahan mentah saat ini sudah berakhir dan harus berubah menjadi struktur ekonomi yang berbasis komoditas untuk dapat masuk ke hilirisasi industri yang berbasis pada pengembangan inovasi teknologi.

“Karena itu strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Melepaskan ketergantungan pada produk-produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan sehingga bisa memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi,” ucap Jokowi.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hilirisasi industri ini akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel secara signifikan dan jika diulang nilai tukarnya bisa meningkat hingga 6 sampai 7 kali lipat dan jika menjadi mobil listrik akan meningkat lebih besar lagi sebesar 11 kali lipat.

Selain itu, pengembangan dari industri baterai juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari industri turunan yang menggunakan baterai, seperti investasi motor listrik, bus listrik dan industri mobil listrik.

Maka dari itu, pemerintah akan berkomitmen penuh dalam memberikan dukungan dan pengembangan dari industri baterai dan kendaraan listik ini.

“Pemerintah juga akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada para pelaku usaha, para investor untuk mengembangkan usahanya di negara kita Indonesia,” tutur Jokowi.

Ia juga berpesan pembangunan yang melibatkan kolaborasi dengan perusahaan besar ini juga bisa melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).