Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak dibangun hanya untuk memindahkan gedung-gedung pemerintahan dari DKI Jakarta. Namun, ini lebih dari sekadar pemindahan secara fisik.
"Kita ini bukan hanya sekadar pindah gedung kementerian. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2).
Disampaikan Jokowi, IKN Nusantara diharapkan dapat mewujudkan budaya kerja dan pola pikir yang baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya pemerintah pusat. Oleh karenanya, kata Jokowi, sumber daya manusia (SDM) yang akan menjalankan roda pemerintahan di IKN Nusantara telah dipersiapkan sejak awal.
"Sistem-sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," ujar Jokowi.
Ditambahkan Jokowi, pemindahan ibu kota Indonesia ini bukan gagasan yang dicetuskannya. Namun, telah lahir sejak masa pemerintahan Presiden ke-1 Indonesia, Ir. Soekarno.
"Yang perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke Ibu Kota Nusantara ini juga ini bukan gagasan saya, ndak! Ini sudah sejak Bung Karno. Tahun 1960, Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," ujar Jokowi.
Berdasarkan gagasan tersebut, imbuhnya, pemerintah melakukan kajian guna menentukan lokasi terbaik untuk memindahkan ibu kota negara. Akhirnya, pemerintah memiliki lokasi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Jokowi menginginkan Indonesia dapat mencontoh Amerika Serikat (AS) dan Australia yang menerapkan dua kawasan berbeda untuk pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Ia berharap Jakarta dan IKN Nusantara dapat berjalan seperti di New York dan Washington DC, AS, atau Sydney dan Melbourne, Australia.
Jokowi lalu menyoroti kepadatan penduduk yang terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, perlu dilakukan pemerataan agar sebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur tidak terpusat di satu wilayah.
"Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet. Tetapi, Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan," paparnya.
Jokowi mengakui pemindahan dan perubahan yang diharapkan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun, diyakininanya harus mulai dilakukan secara bertahap.
"Memang ini bukan hanya pekerjaan yang setahun dua tahun, ini mungkin akan selesai Insyaallah mungkin 15 sampai 20 tahun, tapi kita harus berani memulainya," ucap Jokowi.