Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi Covid-19 jalur gotong royong untuk pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia berkunjung ke PT Unilever yang mulai menggelar vaksinasi gotong royong bersama 18 perusahaan pada Selasa (18/5) pagi.
Dalam skema vaksinasi gotong royong ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bersama sejumlah perusahaan terkait memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada seluruh manajemen, hingga karyawan.
Jokowi berharap kegiatan ini, dapat mempercepat proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Jatah untuk vaksinasi gotong royong pada tahap pertama mencapai 420.000 dosis. Ia pun mengaku telah memerintahkan jajarannya segera menggelar program vaksinasi gotong royong. Sebab, nanti Indonesia bakal memperoleh banyak suplai vaksin Covid-19 tambahan.
“Kita tahu mencari vaksin dan membeli vaksin itu bukan barang yang mudah, karena menjadi rebutan dari 215 negara yang ada di dunia ini. Semuanya pengin mendapatkan vaksin,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (18/5).
Jokowi menginginkan sebanyak 181.500.000 penduduk Indonesia segera disuntik vaksin Covid-19. Bahkan, diharapkan sekitar 70 juta penduduk Indonesia sudah divaksin Covid-19 sebelum Agustus 2021.
“Kami berharap di Agustus, atau maksimal di September sudah mencapai jumlah kurang lebih 70 juta yang divaksin. Sehingga kita harapkan, pada bulan-bulan itu kurvanya (penurunan kasus Covid-19) sudah pada berada di bawah dan kita harapkan, perusahaan, pabrik, industri, semua bisa berproduksi dalam suasana yang normal kembali,” tutur Jokowi.
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) untuk vaksin Sinopharm. Vaksin produksi Beijing-Bio Institute Biological Products, China, ini akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong.
BPOM bersama Komite Nasional Penilai Obat, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan para ahli klinis telah melakukan evaluasi keamanan, khasiat, serta mutu vaksin tersebut.
“Berdasarkan evaluasi tersebut dan juga pertimbangan manfaat risiko dalam suasana pandemi, maka BPOM telah menerbitkan EUA pada 29 April 2021, dengan nomor EUA2159000143A2,” ujar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito dalam keterangan pers virtual, Jumat (30/4).