Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, keputusan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara bukan sekadar migrasi pusat pemerintahan secara fisik, tetapi bertujuan membangun budaya kerja, pola pikir, dan basis ekonomi yang baru.
Jika ingin menjadi negara maju, menurutnya, Indonesia harus berani melangkah dengan akidah besar demi memajukan bangsa dan negara. Karenanya, Jokowi meminta masyarakat tidak ragu-ragu dengan kebijakan pemindahan IKN, apalagi sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022.
"UU ini sudah disetujui 93% dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Kurang apalagi? Kalau masih ada yang belum yakin, kurang apalagi? Jadi, tidak perlu ada lagi yang dipertanyakan," ucap Presiden dalam sambutannya pada acara "IKN: Sejarah Baru, Peradaban Baru" dan ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (19/10).
Pembangunan IKN, lanjut Jokowi, juga bertujuan melakukan pemerataan pembangunan agar bersifat Indonesiasentris, bukan hanya Jawasentris. Apalagi, Indonesia memiliki 17.000 pulau, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota.
“Saat ini, 58% dari produk domestik bruto (PDB) ekonomi kita terpusat di Jawa. Kemudian, populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu," paparnya.
Dengan demikian, Jokowi menilai, Indonesia memerlukan keadilan ekonomi, kesetaraan, dan pemerataan pembangunan. Hal-hal tersebut, klaimnya, diperlukan dalam pembangunan IKN Nusantara.
Soal isu pembabatan hutan, Jokowi sesumbar, IKN Nusantara adalah ibu kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam dan didapuk menjadi yang pertama di dunia. Dengan demikian, kehadirannya sama sekali tidak merusak hutan alam.
"[Sebesar] 70% lahannya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN awalnya adalah hutan produksi. Ini jangan ada yang keliru, kalau sebelumnya adalah hutan alam. Ini awalnya adalah hutan monokultur dengan tanaman Eucalyptus yang ditebang setiap 6-7 tahun sekali untuk kayu putih," paparnya.
Jokowi melanjutkan, hutan produksi dengan jenis monokultur tersebut bakal dikembalikan menjadi hutan alam yang bersifat heterogen dengan penanaman pohon asli dan endemik dari Kalimantan.
"Jangan ada keliru, ada isu merusak hutan. Ini yang justru ingin kita kembalikan nantinya kembali ke hutan heterogen, sehingga diharapkan menjadi hutan hujan tropis lagi di Kalimantan," ungkapnya.
Untuk menyiapkan hutan heterogen tersebut, disampaikan Jokowi, hal pertama yang dilakukan dalam menyiapkan IKN adalah pusat persemaian. Sejak Juni 2022, di IKN telah disiapkan lahan dengan luas sekitar 16 ha dan embung 7 ha sebagai pusat persemaian, yang ditargetkan rampung pada awal 2023.
"Pusat persemaian ini diprediksi memiliki kapasitas produksi bibit tiap tahunnya kira-kira mencapai 15 juta bibit. Dan ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan," tandas Jokowi.