Jokowi minta BPLDH fokus tangani masalah sampah dan rehabilitasi mangrove

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memprioritaskan penanganan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove. Kedua hal tersebut merupakan permasalahan yang berdampak pada lingkungan dan harus diselesaikan.

Terkait penanganan sampah, Jokowi mengungkapkan hal ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di berbagai daerah di tanah air.

“Untuk awal menurut saya, urusan sampah menjadi prioritas. Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang, urusan sampah belum pernah yang namanya beres,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Rabu (21/12).

Oleh karena itu, Jokowi mendorong BPDLH untuk konsentrasi menangani masalah sampah ini hingga tuntas. Ia meminta BPLDH mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan ini, agar sampah tidak menuju sungai, laut, maupun berserakan menjadi kotoran di kota.

Kemudian, prioritas kedua penggunaan dana BPDLH adalah untuk merehabilitasi hutan mangrove. Jokowi menyebut, hutan mangrove memiliki dampak signifikan pada kelestarian lingkungan hidup.

Terkait hal ini, Jokowi menekankan pentingnya keberadaan persemaian atau nursery dalam upaya rehabilitasi mangrove.

“Kita konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki. Konsentrasi di situ. Kalau yang namanya konsentrasi di mangrove, ya saya minta konkret-konkret saja. Siapkan nursery-nya dulu, siapkan persemaiannya dulu,” ujarnya.

Melalui dua prioritas ini, Jokowi optimistis dana BPDLH akan memberikan dampak nyata, terutama dalam menangani kerusakan lingkungan hidup dan menghadapi perubahan iklim.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh para gubernur tersebut, Jokowi juga mendorong komitmen pemerintah daerah untuk menangani isu lingkungan hidup.

“Artinya, ada komitmen juga dari pemerintah daerah. Untuk sampah, siapin dulu lahan yang mau dipakai untuk insinerator misalnya. Lahannya sudah dibebaskan sudah, pemerintah pusat masuk. Ini saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan. Konkret, nyata, bisa dikalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung,” tutur Jokowi.