Jokowi putuskan vaksin Covid-19 gratis, siap divaksin pertama kali

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemberian vaksin Covid-19 kepada rakyat gratis. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan kalkulasi keuangan negara dan menerima masukan dari masyarakat.

“Saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” ucap Presiden Joko Widodo dalam video yang ditayangkan pada kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Rabu (16/12).

Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan siap menjadi orang pertama yang divaksin Covid-19 di Indonesia.

“Nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu selanjutnya menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga pusat maupun pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

“Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait kesediaan dan vaksinasi secara gratis ini," tuturnya.

"Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapat vaksin,” imbuhnya melansir setkab.go.id.

Tuntutan vaksin gratis ini memang datang dari berbagai pihak, tak terkecuali Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati. Menurutnya cadangan dana sebesar Rp35,1 triliun cukup untuk pengadaan 172 juta vaksin. Untuk itu, dia meminta agar vaksinasi diberikan gratis kepada masyarakat.

"Ini soal asas keadilan. Terlebih untuk kedatangan vaksin Sinovac yang 1,2 juta kemarin sudah dibebaskan bea masuk senilai dan pajak dalam rangka impor dengan total Rp50,95 miliar. Insentif yang diberikan kepada produsen vaksin ini harusnya berimbas kepada fasilitas yang diterima masyarakat, yakni dengan menggratiskan vaksin kepada semua kalangan," jelas Mufida, kepadawartawan, Rabu (16/12).

Covid-19, jelas dia, merupakan bencana nasional yang bersifat nonalam. Karena itu, sudah selayaknya pemberian vaksinasi gratis bagi masyarakat.

"Dalam hal penanggulangan bencana, justru rakyat berhak mendapatkan bantuan, bukan beban biaya," papar Mufidayati.