Presiden RI Joko Widodo resmi menggratiskan ruas tol jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Bangkalan Madura, Jawa Timur.
Jokowi menyatakan pembebasan tarif Jembatan Suramadu bukan urusan politik, melainkan urusan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan.
"Kalau mau urusan politik, ya, entar saya gratiskan pada bulan Maret saja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," kata Presisen Jokowi usai peresmian Jembatan Tol Suramadu menjadi jembatan nontol di jembatan yang menghubungkan Jawa dan Madura itu, Sabtu (27/10).
Kepala Negara menjelaskan bahwa pada tahun 2015 sudah digratiskan untuk sepeda motor, kemudian pada tahun 2016 tarif untuk kendaraan roda empat dan lebih sudah dipotong 50%. Akan tetapi, belum ada dampak pada perekonomian Madura.
"Dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum memberikan dampak yang signifikan. Kemudian ada masukan-masukan lagi agar dijadikan nontol," katanya.
Setelah dihitung berapa pemasukan untuk setahun jalan tol itu, ternyata tidak banyak dan jembatan itu dibangun dengan dana dari APBN.
"Oleh karena itu, kita putuskan digratiskan dengan harapan ketimpangan kemiskinan yang angka-angkanya kita lihat jauh dengan daerah di Jawa Timur yang lain akan berkurang," katanya.
Ia mengakui bahwa Gubernur Jatim sudah bekerja keras untuk Madura. Demikian juga dengan para bupati sudah bekerja keras untuk Madura.
"Akan tetapi, dampaknya belum signifikan. Kita ingin sektor turisme, sektor properti, investasi, bisa betul-betul bergerak di Madura. Terbuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," katanya.
Ia mencontohkan ada investor berniat mengembangkan tebu di daerah Madura. Pernah ada investasi untuk penanaman tebu di Madura, dan sudah dimulai. Namun, karena biaya logistik, biaya transportasi mahal, mereka batal melakukan investasi.
Menurut Presiden, negara tidak berhitung untung atau rugi, tetapi negara berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan itu yang dihitung.
"Jangan bawa hitung-hitungan selalu untung dan rugi. Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro, keuntungannya dan benefit-nya ada di masyarakat," tegasnya.
Mengenai biaya pemeliharaan, Presiden mengatakan bahwa informasi dari Kementerian PUPR, pemasukan dari jembatan tol itu sekitar Rp120 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan sekitar 7%-10% dari jumlah pemasukan itu. "APBN masih mampulah kalau segitu," katanya.
Perawatan
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan, RAPBN 2019 memuat biaya perawatan Jembatan Suramadu yang mulai Sabtu ini resmi menjadi jembatan nontol sehingga gratis bagi penggunanya.
"Yang pasti ada anggaran pemeliharaan, ada tambahan anggaran untuk itu 'kan," kata Basuki ditemui di Surabaya.
Ia menyebutkan anggaran pemeliharaan itu sudah ada dalam RAPBN 2019. "Sudah ada, 'kan sudah beberapa bulan yang lalu persiapan penggratisan jembatan itu," kata Basuki.
Ia menyebutkan total pendapatan Jembatan Suramadu pada 2015 sebesar Rp110 miliar hingga Rp115 miliar. Setelah ada diskon sekitar 50% pada 2016, pendapatannya menjadi sekitar Rp118 miliar.
"Biaya pemeliharaannya itu sekitar 7%-10% dari total pendapatan itu," ungkap Basuki.
Mengenai sisa utang pembangunan jembatan itu, Basuki mengatakan utang dengan konsorsium China saat itu sebesar Rp2,5 triliun.
"Tapi investasinya semua Rp5,4 triliun, 10 tahun itu pasti ada pendampingnya, rupiah murni, konsorsiumnya Rp2,5 triliun, sisanya rupiah APBN 2003-2008, karena 2009 mulai beroperasi," katanya. (Ant).
