Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur manajemen BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan terkait tunggakan pembayaran rumah sakit.
Jokowi menilai, tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak perlu menjadi urusan presiden. Menurutnya, persoalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) cukup ditangani oleh manajemen BPJS Kesehatan hingga Menkes Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek.
"Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, enggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun. Lah, kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC Jakarta, Rabu (17/10).
Presiden meminta BPJS Kesehatan untuk mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas. Jokowi mengajak semua pihak dengan kemampuan yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh.
Presiden Jokowi menegaskan, dirinya tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.
"Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN, urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya, sehingga seingat saya mungkin sebulan atau lima minggu kita putuskan," katanya.
Hanya saja, menurut dia, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat presiden. Untuk itu dia meminta perlunya manajemen sistem yang lebih jelas.
Hal itu, kata dia, merupakan permasalahan di Indonesia sejak tiga tahun silam. Namun, Jokowi menyadari bahwa persoalan di Indonesia memang kompleks sebagai negara yang besar.
"Ini sudah problem kita tiga tahun yang lalu, tapi dari pengalaman saya di kota kecil, di provinsi, di negara sebesar kita tidak mudah, jadi jangan gampang komplain," katanya.
Sebagai sebuah negara yang besar dengan lebih dari 17.000 pulau, 514 kota/kabupaten, dan 34 provinsi, jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai ribuan dan tersebar.
Ia mengaku kerap memarahi Dirut BPJS atas persoalan yang terjadi. Namun, Jokowi menyadari bahwa memanajemen sebuah negara yang besar memang tidak mudah.
"Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah, artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit, tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang," katanya.
Presiden kembali menekankan perlunya sistem dan manajemen yang baik untuk menjalankan program BPJS Kesehatan.
Jokowi mengaku senantiasa memantau jalannya program tersebut sehingga setiap kali ke daerah selalu melakukan kontrol langsung dan menginspeksi mendadak layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit daerah.
"Di Papua, di Nabire, enggak ada rencana ke rumah sakit, saya masuk ke RSUD di Nabire, saya mau kontrol saya mau cek, dan suaranya pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar. Ngerti saya, jadi Pak Dirut Rumah Sakit enggak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti," katanya.
Akan tetapi, ia mengaku tidak pernah mengajak Menkes ataupun Dirut BPJS Kesehatan agar bisa menyerap langsung informasi dari lapangan.
"Saya ingin suara yang orisinil dari bawah sehingga solusi itu bisa segera diselesaikan. Tapi, masa setiap tahun harus dicarikan solusi," tegas presiden.
Mestinya, kata Jokowi, sudah rampung di level Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai ke presiden, menurut Jokowi sudah keterlaluan. (Ant).
