Jubir benarkan Luhut pimpin PPKM darurat, minta masyarakat jangan panik

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengklarifikasi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi koordinator pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat untuk kawasan Jawa dan Bali.

"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan pers, Rabu (30/6).

Kabar ini menguatkan wacana pemerintah terkait pemberlakuan PPKM mikro darurat akan berlaku dua pekan mulai 2-15 Juli 2021, seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi di Indonesia. Kabar beredar kebijakan itu rencananya akan berlaku dua pekan mulai 2-15 Juli 2021.

Jodi menerangkan, pemerintah saat ini tengah menyusun tindakan untuk pengetatan pergerakan masyarakat guna menekan penyebaran pandemi Covid-19. "Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah," ujarnya.

Kendati demikian, kata Jodi, sejumlah sektor ekonomi bakal tetap beroperasi secara terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. "Supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat," kata Jodi.

"Dimohon agar tidak panik dengan adanya berita yang beredar di grup Whatssapp," lanjutnya.

Selain itu, ia minta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan menjalankan vaksinasi Covid-19 untuk mencegah transmisi Covid-19. "Agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi bagi yang sehat dan terus waspada," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, mendukung penuh rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM ketat. Menurutnya, kebijakan tersebut sepatutnya segera diimplementasikan mengingat sebaran Covid-19 di Indonesia semakin sulit dikendalikan.

"Saya dengar juga kabar itu (PPKM darurat). Kebijakan ini patut diambil melihat kasus Covid-19 di Indonesia yang terus naik,” kata politikus sapaan Cak Imin itu dalam keterangannya, Selasa (29/6).

Pemerintah sebenarnya sudah memberlakukan PPKM Mikro sejak Februari 2021, dan beberapa kali sempat diperpanjang. Meskipun Presiden memutuskan untuk mengambil pengetatan atau penebalan PPKM Mikro medio Juni lalu, kasus Covid-19 terus naik.

Karena itu, Cak Imin mendukung penuh rencana pemerintah menetapkan PPKM Darurat. Dia mengingatkan bahaya Covid-19 kini menyasar bukan saja ke kalangan dewasa, tapi juga anak-anak. "Saya ingatkan ancaman Covid saat ini semakin serius. Bahkan sudah menjangkiti anak-anak,” tuturnya.