Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong penambahan jumlah dokter spesialis di dalam negeri. Pasalnya, Jokowi menilai kurangnya jumlah dokter spesialis di Indonesia jadi salah satu permasalahan kesehatan yang perlu jadi perhatian.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Mayapada Hospital Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3).
“Kita masih punya problem di dalam negeri, dokter spesialisnya masih kurang atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang, saya sudah bisikin tadi ke Pak Menkes ini perlu diurus,” kata Jokowi dalam keterangannya.
Menurut Jokowi, permasalahan tersebut harus diperbaiki guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Selain memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang bagus dari segi fisik, Jokowi menilai, jumlah dokter spesialis maupun subspesialis juga harus memadai.
“Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga banyak yang belum bagus. Itu yang harus diperbaiki, sehingga pelayanan rumah sakit kepada masyarakat menjadi semakin baik,” tutur Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menambah dan mempermudah pendidikan dokter spesialis. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan angka dokter spesialis di dalam negeri.
“Nanti saya sampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga untuk pendidikan dokter spesialis agar dibanyakin dan dimudahkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi berharap kehadiran rumah sakit modern seperti Mayapada Hospital Bandung dapat mengurangi jumlah masyarakat yang berobat ke luar negeri.
Jokowi mengklaim, berdasarkan data yang diterima saat ini, hampir dua juta masyarakat Indonesia masih memilih untuk pergi berobat ke luar negeri.
“Satu juta, kurang lebih satu juta (berobat) ke Malaysia, kurang lebih 750 ribu ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, dan lain-lain, mau kita terus-teruskan?” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menyatakan, pemerintah akan mendukung penuh pembangunan rumah sakit berstandar internasional. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak kehilangan devisa dalam jumlah besar dari sektor kesehatan.
"Rp165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu, karena ada modal keluar, capital outflow," ujar Jokowi.
Ditambahkan Jokowi, ia mengingatkan agar masyarakat diberikan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jokowi tidak ingin terjadi kesenjangan di masyarakat dalam mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan.