Jumlah penderita stunting diperkirakan meningkat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet terbatas, Senin (25/1), membahas upaya penurunan stunting atau kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, angka penderita stunting diprediksi meningkat di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah, dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, terus melakukan upaya percepatan penurunan angka stunting dan mulai membuahkan hasil. Pada 2013, angka stunting di Indonesia sebesar 37,2%, kemudian menurun menjadi 30,8% pada 2018 dan 27,67% pada 2019.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target penurunan stunting pada 2024 adalah 14%.

“Diperkirakan tahun 2020 terjadi kenaikan (angka stunting yang relatif sudah tinggi) akibat dari wabah Covid-19. Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami, hingga 2024 nanti, angka stunting kita ditargetkan akan turun mendekati angka 14%,” tutur Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Senin (25/1).

Untuk mencapai penurunan angka stunting sebesar 14%, kata dia, memerlukan langkah-langkah yang luar biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Mengapa penurunan angka stunting menjadi perhatian besar bapak Presiden? karena kita tahu bahwa kalau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya tidak bisa optimal sampai nanti dewasa pada usia produktif,” ujar Muhadjir.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memimpin pelaksana program stunting. BKKBN  dituntut bertanggung jawab dalam upaya penurunan stunting ini dan akan dibantu 20 kementerian/lembaga terkait untuk pelaksanaan program hingga di tingkat daerah.

Presiden Jokowi, kata dia, juga meminta provinsi dan kabupaten/kota dengan angka stunting sangat tinggi betul-betul menaruh kepedulian dan kesungguhan dalam penanganannya.

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan, langkah percepatan penanganan stunting dilakukan dengan mengupayakan penurunan pada 10 provinsi prioritas dengan prevalensi tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.