Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, sumber biaya vaksinasi gotong royong berasal dari perusahaan atau badan usaha. Jadi tidak boleh ada beban pembiayaan kepada penerima vaksin atau karyawan.
“Tujuannya untuk memperbanyak dan mempercepat cakupan vaksinasi Covid-19 ini,” ujarnya dalam Dialog Produktif bertema "Siap Jaga Indonesia dengan Vaksin Gotong Royong" , diselenggarakan KPCPEN dan disiarkan FMB9ID_IKP, Rabu (16/6).
Karena itu, perlu adanya pelurusan pemahaman mengenai Permenkes No. 18 Tahun 2021 soal penggunaan merek vaksin Gotong Royong dan vaksin program pemerintah yang tidak boleh sama jenis dan mereknya.
“Vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer tidak digunakan untuk program Gotong Royong. Namun, pada Permenkes tersebut dijelaskan vaksin yang didapatkan dari hibah dengan merek yang sama dengan program Gotong Royong, bisa digunakan untuk vaksinasi program pemerintah,” jelas dr. Nadia.
Ia mencotohkan seperti vaksin Sinopharm sebanyak 500 ribu dosis yang berasal dari hibah Negara Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu. “Meski vaksin Sinopharm digunakan untuk Gotong Royong, tapi karena berasal dari hibah maka vaksin tersebut dapat diperuntukan bagi vaksin program pemerintah nantinya,” ungkapnya.
“Nanti yang akan digunakan untuk program Gotong Royong adalah Sinopharm dan Cansino. Hal ini tidak akan saling mengganggu stok vaksin untuk masing-masing program,” jelas dr. Nadia lebih lanjut.
Sementara, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, Chairman of the Indonesia Health Economic Association, mengungkapkan vaksin Gotong Royong sangat bermanfaat bagi anggota KADIN. Dengan partisipasi anggota KADIN ini, memperluas cakupan vaksinasi bagi tenaga kerja Indonesia, maka para pekerja bisa kembali berproduksi.
Selain itu, kebijakan pemerintah dalam hal ini Permenkes No. 18 tahun 2021, dinilai tepat demi menghindari politisasi vaksin Gotong Royong dan vaksin program pemerintah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Tantangan utama saat ini untuk vaksin Gotong Royong adalah memenuhi permintaan dari 28 ribu perusahaan yang sudah mendaftar melalui KADIN. Arahan pemerintah saat ini adalah mengalokasikan vaksin gelombang pertama untuk sektor manufaktur di daerah Jabodetabek,” jelas Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Internasional.
KADIN juga mengimbau perusahaan yang sudah mendaftar agar bersabar, karena suplai vaksin untuk program vaksinasi Gotong Royong ini datang secara bertahap. Bio Farma sendiri memiliki komitmen sekitar 15 juta dosis vaksin Sinopharm untuk menyukseskan program ini.
Selain itu, masyarakat dan perusahaan perlu tahu bahwa program vaksin Gotong Royong ini tidak wajib. “Semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, sehingga apabila tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti vaksin Gotong Royong, sangat dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi program pemerintah,” tutup Shinta.
