Kadinkes Lampung dan Sekda Riau penuhi panggilan KPK

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini (Senin, 22/5). Reihana bakal menjalani klarifikasi kedua atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 08.18 WIB, Reihana tampak mengenakan kemeja putih dan kerudung abu-abu bercorak. Ia sempat terlebih dulu menunggu di lobi sebelum menjalani klarifikasi LHKPN.

Tak berselang lama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto, juga tiba di KPK, sekitar pukul 08.51 WIB. Hariyanto memilih bungkam dan langsung menuju meja resepsionis untuk melengkapi administrasi.

"Keduanya telah hadir memenuhi undangan KPK sekitar pukul 09.00 WIB," kata juru bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, saat dikonfirmasi, Senin (22/5).

Saat ini, Reihana dan Hariyanto telah masuk ke ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan tetnang harta kekayaan masing-masing. Sebagaimana diketahui, KPK kembali mengagendakan permintaan klarifikasi LHKPN terhadap pejabat pemerintah daerah (pemda).

Klarifikasi LHKPN dilakukan apabila ada kejanggalan dalam data yang disampaikan para penyelenggara negara. Dalam proses klarifikasi, mereka diminta membawa bukti-bukti yang dapat menjelaskan asal-usul kepemilikan harta yang dilaporkan.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan, Reihana mengklaim hartanya tak berubah dalam beberapa tahun. Harta miliknya yang dilaporkan pada 2017 sebesar Rp2.508.250.000.

Setahun berselang, harta yang dilaporkan Reihan menjadi Rp2.608.250.000. Namun, tidak berubah pada pelaporan LHKPN 2019 dan 2020. Harta Reihana naik Rp100 juta menjadi Rp2.708.250.000 pada LHKPN 2021. Tahun lalu, kekayaan yang dilaporkan naik tipis menjadi Rp2,715 miliar.

Sementara itu, Sekda Riau SF Hariyanto tercatat memiliki kekayaan senilai Rp9,7 miliar. Harta Hariyanto terdiri dari 9 bidang tanah dan bangunan senilai Rp8,5 miliar, alat transportasi berupa 3 mobil dan satu sepeda motor senilai Rp845,75 juta, harta bergerak lainnya Rp216,25 juta, serta kas dan setara kas Rp154 juta.