Dukung Anies, KAHMI Muda Gowes tolak pembongkaran jalur sepeda

Wacana pembongkaran jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin terus mendapatkan penolakan. Pangkalnya, jalur sepeda di ibu kota adalah kebijakan yang ramah lingkungan .

Pembongkaran jalur sepeda akan berimplikasi buruk terhadap dunia internasional, sebab pemerintah dinilai tak mendukung pola hidup sehat dan ramah lingkungan.

Ketua Badan Koordinasi Nasional KAHMI Muda Gowes, Roy M. Siregar, mengapresiasi, langkah gubernur atau kepala daerah di Indonesia yang memfasilitasi pesepeda dengan jalur tersendiri.

Selain memberikan rasa aman bagi pesepeda dan pengendara kendaraan lain, menurut dia, membuat alan raya lebih teratur. "Selayaknya pesepeda diatur dengan jalurnya sendiri, itu membuat aman seluruh pengguna jalan raya," kata Roy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/6).

Apalagi soal pesepeda sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat (2) yang berbunyi: "Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat/lebih, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

Soal jalur sepeda juga sudah diatur dalam Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Penggemar sepeda lipat itu juga berharap bahwa jalur sepeda baik yang dibangun di Jakarta atau daerah lain tidak dimonopoli oleh satu jenis sepeda saja, namun untuk semua jenis sepeda yang digemari masyarakat.

"Saya berharap dengan adanya jalur sepeda justru pesepeda tidak boleh arogan, jalur sepeda untuk semua jenis sepeda dan semua kalangan," ucap Roy.

Dia menyatakan, jalur sepeda bukan hanya dibuat untuk sarana olahraga, melainkan investasi jangka panjang agar Indonesia menjadi negara yang rendah emisi gas buang kendaraan, sehingga minim polusi udara.

"KAHMI Muda Gowes menghimbau agar masyarakat dari semua kalangan mendukung kebijakan gubernur/kepala daerah di Indonesia yang memfasilitasi jalur sepeda agar negara kita minim polusi di masa depan," jelsnya.

Ia juga mengaku, sangat menyayangkan polemik yang terjadi saat ini, khususnya di DKI Jakarta terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman-Thamrin. 

"Tidak perlu dibongkar jalur Sudirman-Thamrin. Selain mubazir anggarannya, jalur itu juga sudah dinikmati oleh pengguna jalan khususnya pesepeda," kata Roy.

"Mungkin Pak Sahroni bisa ambil kebijakan lain kalau beliau nanti jadi Gubernur DKI Jakarta," jelas dia.