Kajian program rumah DP 0 rupiah diragukan

Kajian tersebut meliputi jumlah unit yang dibutuhkan, lokasi, total kebutuhan, dan target yang bisa dipenuhi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meluncurkan rumah dengan down payment (DP) 0 rupiah pada Kamis 18 Januari lalu. Namun, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna meminta Pemprov DKI untuk membuat kajian lebih mendalam terkait program tersebut.

Selain itu, ia berharap ada sejumlah poin yang harus dijelaskan seperti jumlah unit rumah yang dibutuhkan dan dimana saja wilayahnya. Termasuk juga kebutuhan rumah yang diperlukan warga DKI, target yang bisa dipenuhi, dan berapa persen masyarakat yang tidak mampu membeli rumah.

“Selama tidak ada data-data itu, memang akhirnya mengambang lagi. Janji-janji politik kalau sudah diwacanakan kadang-kandang mereka menjawab sudah diselesaikan,” ujar Yayat dalam diskusi bertajuk ‘100 Hari Anies-Sandi: Arah Jakarta vs Branding Politik’ di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).

Selanjutnya persoalan yang tak kalah penting ialah perihal harga tanah dalam program rumah DP 0 rupiah. Terlebih Yayat menganggap kebijakan ini cenderung mengacu pada rumah tipe 36 dibanding tipe 21.

“Ada orientasi bisnis disitu. Pengembangnya kan juga harus untung. Sekarang siapa pengembang yang punya jiwa sosial? Kalau harga tanah tidak ketemu yang lebih murah, akan sulit masyarakat untuk membeli rumah di Jakarta. Pemetaan wilayahya harus benar,” sambungnya.

Yayat menambahkan, Pemprov juga harus mencari solusi bagi warga yang tidak mampu mengakses program tersebut. “Jakarta harus lebih fokus kemana, kalau rusunawa ternyata yang diperlukan ya sudah itu saja yang dikembangkan,” tegasnya.