Taman Kalijodo yang dibuat era Ahok, kini semrawut dan dikuasai preman lagi.
Suasana rapat sinkronisasi serapan anggaran di Komisi pembangunan DPRD DKI bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendadak tegang ketika Bestari Barus, salah satu anggota menyampaikan berulang kali kalimat 'dikuasai preman'.
Kepada pejabat Dinas Kehutanan, ia melampiaskan kekesalannya mengenai kondisi terkini Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo. Menurutnya saat ini kondisi taman yang memiliki luas 5.489 meter persegi itu sangat mengenaskan lantaran banyak pohon dan rumput yang mati, bangunan yang tak terurus dan pengelolaan yang kini diambil alih preman.
"Preman berkuasa, mereka saat kami datang mengaku sekuriti. Kami tanya dibayar berapa, dia bilang tidak dibayar tapi swadaya, waduh!" ujar Bestari di tengah rapat di gedung DPRD DKI itu, Selasa (7/8).
Politikus Partai NasDem itu memang melangsungkan inspeksi mendadak bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Rabu pekan lalu. Pada kunjungan itu, ia menemukan sejumlah kelalaian pengelolaan aset daerah yang harusnya dilakukan Pemprov DKI.
Salah satu kelalaian yang dimaksud adalah ruangan pengelola di RPTRA Kalijodo yang kini dijadikan tempat penyimpanan minuman botol. Bestari mengatakan, penjualan minuman botol tersebut dikelola langsung preman penjaga RPTRA Kalijodo. Padahal, 100 meter ke belakang taman ada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) resmi yang pernah dibina Pemprov DKI.
Mirisnya, penjualan minuman botol tersebut dilakukan di pintu masuk RPTRA. Sedangkan, penjual berstatus UMKM resmi ditempatkan di belakang.
"Dulu Pemprov DKI bisa usir seluruh preman di sini (Kalijodo), sekarang dimasukin lagi. Tinggal tunggu tiga bulan ke depan, bapak datang diusir sama dia," ungkap Bestari.
"Di sana itu ada warung abal-abal pakai tenda plastik, di situ preman. Kalau kita sama preman abal-abal gitu saja pak," katanya lagi.
Dalam rapat tersebut ia meminta langsung kepada Asisten Pembangunan Sekda DKI, Yuzmada Faisal agar menyampaikan kembali kekesalannya saat rapat pimpinan bersama Gubernur Anies Baswedan.
Selain itu, Bestari juga meminta kepada Kepala Dinas Kehutanan Djafar Muchlisin agar mengurungkan niatnya memangkas biaya perawatan seluruh ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota sebesar Rp1,5 miliar dalam APBD Perubahan 2018.
Menurutnya, tidak logis bila SKPD yang seharusnya melakukan perawatan RTH justru mengurangi anggarannya. "Mau tambah miskin betul taman-taman kita ini."
"Anda jangan coba-coba kurangi ya anggaran perawatan RTH, kalau bisa ditambah tiga kali lipat," ungkapnya.
Pemprov bantah
Djafar Muchlisin saat dikonfirmasi lebih lanjut membantah kondisi mengenaskan RPTRA Kalijodo seperti yang disampaikan Bestari Barus.
"Kalijodo itu tidak separah yang diceritakan," katanya.
Untuk sejumlah pohon dan rumput yang mati, dikatakannya, disebabkan oleh musim kemarau yang terjadi. Dengan demikian, Djafar menyampaikan akan menambah intensitas penyiraman di seluruh taman oleh petugas PHL Dinas Kehutanan.
"Misal dari yang semula disiram dua kali sehari, akan kita tingkatkan tiga kali. Kalau tiga kali, kita tambahkan menjadi empat kali," terangnya.
Selain itu, Djafar menyatakan pihaknya juga akan memasang sprinkler atau penyiram tanaman otomatis untuk mengantisipasi matinya tumbuhan di RPTRA Kalijodo. Pemasangan sprinkler itu juga diharapkan sebagai solusi dari kendala krisis air bersih di kawasan itu.
Selama ini, dikatakan Djafar, petugas selalu meminta bantuan atau mengambil langsung air bersih dari wilayah Jakarta Timur atau Jakarta lainnya untuk melakukan penyiraman.
"Pada pemasangan sprinkler nanti kita akan kerjasama dengan PAM Jaya agar kendala air bersih ini teratasi," tandasnya.
