Kampus miliki peran bentuk mahasiswa peduli etik demokrasi

Pembentukan sumber daya manusia yang berintegritas dalam sektor etika demokrasi dinilai perlu dibentuk dari dunia perkuliahan. Pasalnya, kampus dianggap mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan mahasiswa yang dapat memperbaiki sistem etik demokrasi di Indonesia.

"Menurut kami di sini, sebuah masalah etika pemilu, masalah demokrasi, tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu," ujar Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Teguh Prasetyo saat berpidato di Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Kamis (1/10).

Teguh menyatakan, memijakan kajian filsafat pemilu dan etika penyelenggara pemilu terasa berat jika tidak ada keterlibatan kampus. Karena itu, dia merasa perlunya keterlibatan kampus dalam mendidik mahasiswa untuk menciptakan sistem etik demokrasi yang baik.

"Penyiapan terhadap tenaga yang berintegritas atau bermartabat pada anak-anak bangsa ini perlu dimulai dari dunia kampus," tuturnya.

Kendati demikian, DKPP melakukan kerjasama dengan Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara untuk dapat memudahkan pencetakan mahasiswa yang melek akan etika berdemokrasi.

"Dengan kerjasama ini, kami menjadi lebih sadar dalam hal membangun demokrasi maupun etika penyelenggara pemilu, bukan hanya ditangan penyelenggara pemilu tetapi lebih berbasis dari kampus," ucap dia.

Dia berharap, pihak kampus dapat menyiapkan peserta didik yang berintegritas dan bermartabat dengab adanya kerjasama lintas intasi ini.

"Oleh sebab itu, yang kerjasama inilah, kita mulai bangun suatu pijakan pondasi. Dan DKPP siap untuk berikan keilmuan. Kebetulan ada beberapa buku saya tentang kepemiluan," tandasnya.

Kerjasama ini, dilakukan anggota DKPP Teguh Prasetyo denganRektor Universitas Khairun Prof. Dr. Husein Alting, SH., MH. Dalam acara tersebut, turut pula dihadiri Kepala Bagian Hukum Kerjasama dan Kepegawaian DKPP Aries Munandar, serta Staf Khusus DKPP Dirga Abdul Kadir.