Pemerintah terus mengerucutkan wilayah-wilayah yang potensial dipilih sebagai kandidat ibu kota baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini timnya tengah mengkaji potensi sejumlah provinsi di Kalimantan dan Sulawesi.
"Menyambung keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa, saat ini kita mengembangkan lokasi ideal pada beberapa provinsi di Kalimantan atau Sulawesi," kata Bambang dalam sebuah diskusi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (6/5).
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan bakal serius memindahkan ibu kota dari Jakarta. Jokowi juga meminta Bappenas mengkaji kemungkinan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.
Bambang mengatakan, Bappenas telah meminta masukan dari Pemprov Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat terkait lokasi yang cocok untuk dijadikan ibu kota baru.
Bappenas, lanjut Bambang, perlu memastikan luas lahan calon ibu kota baru memadai dan status hukumnya tidak bermasalah. "Setelah diketahui di mana dan seberapa ketersediaan lahan, perlu dicek status hukumnya, apakah memang tanah itu tersedia. Supaya tidak perlu mengeluarkan biaya pembebasan lahan," ujar dia.
Keempat pemprov tersebut, menurut Bambang, telah memberi masukan terkait lokasi-lokasi yang cocok untuk calon ibu kota baru. Umumnya lokasi lahan yang diusulkan itu berdekatan dengan perkotaan. "Terutama itu (di wilayah perkotaan) untuk meminimalisir pembangunan infrastruktur pemerintahan," jelasnya.
Ke depan, Bambang berharap pembahasan rencana ini dapat berjalan mulus dengan dukungan penuh dari DPR. "DPR sifatnya konsultatif, tapi perlu persetujuan undang-undang (UU), yaitu UU Daerah Khusus Ibu Kota," kata dia.
Kalteng usulkan tiga lokasi
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengatakan telah menawarkan tiga daerah di wilayahnya untuk dijadikan ibu kota negara yang baru, yakni Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.
Usul itu, menurut Sugianto, sudah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. "Kami siapkan, saya jawab waktu itu sekitar 300-500 ribu hektare. Kenapa disiapkan 300-500 ribu hektare? Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa kita butuh cuma 40 ribu hektare (untuk ibu kota)," kata Sugianto dalam diskusi yang sama.
Sugianto mengatakan, rata-rata wilayah tersebut memiliki luas di atas 120 ribu hektare. Ketiga wilayah itu juga siap dikembangkan untuk menjadi kawasan penopang ibu kota.
"Nanti ada pusat pemerintahan, semua pasti akan terjadi kepadataan penduduk seperti di Jakarta. Ada semut, ada gula," ujar politikus PDI-Perjuangan itu.
Lebih jauh, Sugianto memaparkan sejumlah keunggulan Kalteng untuk menopang ibu kota baru, semisal memiliki 11 daerah aliran sungai (DAS) dengan ratusan sungai kecil yang mengalir, punya garis pantai hingga 750 kilometer, dan kultur masyarakatnya yang terbuka terhadap perbedaan.
"Ini juga akan menjadi keunggulan dari ibu kota pusat pemerintahan kalau betul nanti (Kalteng) akan dipercaya Presiden menjadi pusat pemerintahan. Kalau kalteng diberikan kepercayaan, kami siap intinya," ujar Sugianto.
