Kantongi e-KTP, kolom agama untuk Suku Badui dikosongkan

Masyarakat suku Badui akhirnya memiliki kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arief Fakhrulloh memastikan, pemberian e-KTP tersebut untuk memudahkan akses mereka dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bantuan sosial serta layanan publik lainnya. Termasuk pula untuk menjamin hak pilih mereka dalam Pilkada 2018.

“Prinsipnya e-KTP diberikan lebih dulu, juga di Lebak akan ada Pilkada agar hak pilihnya aman,” terang Zudan kepada awak media, Senin (19/2).

Meski demikian, untuk penganut penghayat kepercayaan, kolom agama di e-KTP mereka masih dikosongkan. Zudan mengaku, jika nanti sudah ada keputusan dari pemerintah, maka e-KTP untuk Suku Badui yang berada di Desa Kenekes Kabupaten Lebak akan langsung ditarik dan diganti.

“Penggantian ini akan mudah karena datanya sudah terekam semua,” sambungnya.

Zudan memaparkan, warga Badui menghendaki kolom agama ditulis Sunda Wiwitan. Namun, ia menyebut poin tersebut masih dibahas untuk mencari solusi terbaik.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan terkait Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan. Para penggugat seperti Nggay Mehang Tana dan beberapa rekannya menilai aturan tersebut bersifat diskriminatif dan telah menimbulkan kerugian atas hak konstitusional mereka sebagai warga negara Indonesia.

Namun, persoalan yang muncul kemudian ialah penulisan penganut kepercayaan di kolom e-KTP. Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menilai sebaiknya para penganut penghayat dibuatkan e-KTP khusus. Pertimbangan itu diambil lantaran jumlah mereka juga dianggap tidak terlalu banyak di Indonesia.