Kapolda Jatim ungkap modus penyalahgunaan pupuk subsidi

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) membongkar kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Polisi juga melakukan penyitaan terhadap 279,45 ton pupuk sebagai barang bukti yang terkumpul dalam 5.589 sak.

Kapolda Jawa timur Irjen Nico Afinta mengatakan, timnya mengumpulkan informasi dan melakukan penyelidikan selama periode Januari-April. Pada saat itu kemudian berhasil mengungkap adanya penyimpangan di dalam ketersediaan pupuk, distribusi maupun harga.

"Kami dari Polda Jatim dan jajaran telah mengungkap 14 laporan polisi yang telah dibuat dengan tersangka sebanyak 21 orang, didalam prosesnya 3 di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim," kata Nico dalam keterangan, Senin (16/5).

Selama hasil penyelidikan, perkara ini diketahui berada di sembilan kabupaten. Yakni, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan.

Modus operandi, kata Nico, pertama tersangka membeli pupuk bersubsidi, kemudian mengganti bungkus sak dengan nonsubsidi. Tersangka menerapkan harga yang berbeda.

Padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran Rp115.000 namun dengan diganti sak sehingga petani membeli dengan harga bervariasi. Harga pupuknya dijual dari Rp160.000 hingga Rp200.000.

Pada modus kedua, tersangka menjual dengan harga eceran tertinggi, maka petani akhirnya membeli meski mereka tahu itu sulit. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk diluar wilayah area. 

"Yang ditangkap oleh polda ini rencana yang akan dikirim ke Kalimantan Timur dengan kapal," ujar Nico.

Nico mengaku, tindakan ini sebagai sikap aktif dalam membantu pemulihan ekonomi nasional. Apalahi untuk mengawasi ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga khususnya minyak goreng dan pupuk.

"Karena kita ketahui Jatim adalah salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia. Sehingga ketersediaan padi juga tergantung ketersediaan pupuk," ucap Nico.

Nico menyatakan, pihaknya akan terus dikordinasikan dengan stakeholder terkait dimana selanjutnya untuk dilakukan pencegahan. Polisi akan berkoordinasi lebih lanjut yaitu terkait dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

"Karena dari situ nanti kita akan mendapatkan gambaran jumlah pupuk dari masing masing kabupaten," tandas Nico.