Kasusnya naik ke penyidikan, Ustaz Smith diperiksa hari ini

Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ustaz Bahar bin Smith sebagai saksi dalam kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, pada Kamis pagi (6/12).

Jadwal pemeriksaan tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Syahar Diantono saat dihubungi pada Rabu (5/12) malam.

"Sesuai surat panggilan, (pemeriksaan pada Kamis) pukul 10.00 WIB," kata Kombes Syahar.

Pemeriksaan akan berlangsung di Kantor Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat. Syahar juga menambahkan bahwa penanganan kasus Bahar sudah naik ke tingkat penyidikan.

"Status perkaranya sudah penyidikan," katanya.

Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 11 orang saksi dan empat ahli. Dari hasil pemeriksaan para saksi tersebut, diketahui bahwa video berisi ujaran kebencian tersebut merupakan video rekaman ceramah Ustaz Bahar bin Smith pada 8 Januari 2017 dalam peringatan Maulid Nabi di Palembang, Sumatera Selatan.

Sebelumnya Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid menyebutkan Ustaz Smith menyampaikan ucapan yang mengandung kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Kata Ustaz Smith dalam ceramahnya suatu waktu mengatakan, "Kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu".

Calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai ucapan Bahar bukan kritik atau ceramah yang beradab, namun perkataan yang melecehkan seorang Kepala Negara.

Selanjutnya, Muannas melaporkan Bahar ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 28 November 2018, namun kemudian kasus dilimpahkan ke Mabes Polri.

Atas perbuatannya, Ustaz Bahar bin Smith dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP.