Kebijakan pemerintah dinilai tidak pro lingkungan hidup

Litbang Kompas menyebutkan, mayoritas warga menilai kebijakan pemerintah belum memprioritaskan pada isu lingkungan hidup. Ini diketahui berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan terhadap sekitar 500 responden berusia minimal 17 tahun dan tersebar di seluruh provinsi.

"Secara umum, 46,5% responden menganggap kebijakan pemerintah belum prioritaskan isu lingkungan. Kebijakan yang dimaksud, kita buka pertanyaannya secara umum, tidak spesifik pada UU atau perda tertentu dan hampir setengahnya, responden menganggap pemerintah belum pro terhadap isu lingkungan ketika ada kebijakan pembangunan," kata peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni, dalam webinar "Politik Hijau: Membangun Krisis Demokrasi dan Lingkungan Hidup," Rabu (24/2).

Mayoritas responden berusia di bawah 30 tahun. Dengan demikian, menurutnya, generasi muda dan berpendidikan tinggi jauh lebih kritis dan peduli terhadap isu lingkungan.

"Sehingga mereka bisa bersuara, bahwa ini ada yang salah dengan kebijakan pemerintah terkait lingkungan," tuturnya.

Tak hanya itu, Arita juga mendapat potret unik dari jajak pendapat yang dilakukan terkait larangan antikantong plastik di Jabodetabek. Sebanyak 43% responden pesimistis terhadap kebijakan itu.

"Jadi, tidak hanya kebijakannya saja diragukan, tetapi implementasi dari kebijakan sendiri juga masih mengundang teka-teki, apakah ini hanya 'di atas kertas' saja atau pemerintah benar-benar lakukan pengawalan terhadap kebijakan yang mereka buat," terang Arita.