Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menolak kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual (LGBT) di Indonesia.
Ketua Umum ICMI Arif Satria menegaskan, LGBT merupakan penyakit sosial. Perilaku LGBT ini dapat mengancam keutuhan keluarga dan membahayakan masa depan bangsa Indonesia di masa mendatang.
Dia berpandangan, kehadiran utusan khusus Pemerintah Amerika Serikat untuk memajukan HAM kelompok LGBT Jessica Stern ke Indonesia memperlihatkan bahwa ada negara-negara tertentu yang terus mengupayakan kampanye kalangan tersebut. Mereka pun dipandang tak melihat ukuran standar moralitas, etik, agama, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat lokal.
"Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan semua agama di Indonesia tidak menerima LGBT karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar Hak manusia lainnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (3/12).
Lebih lanjut dia menyatakan, upaya kampanye hak-hak LGBT yang dilakukan di Indonesia merupakan satu kesalahan, karena masyarakat Indonesia menolak perilaku itu. Masyarakat berpandangan bahwa LGBT menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila.
"Kampanye Hak-hak LGBT mempromosikan perilaku seks menyimpang yang tidak dapat diterima oleh hukum positif Indonesia," ucap dia.
Wakil Ketua Umum ICMI, Prof. Riri Fitri Sari, menambahkan bahwa upaya kampanye yang hendak dilakukan di Indonesia telah mencederai prasangka positif masyarakat Indonesia terhadap maksud dan tujuan negara-negara tertentu untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Indonesia. Dia menuturkan, dibalik maksud menjalin hubungan baik, terdapat agenda-agenda lain yang hendak dipaksakan kepada masyarakat Indonesia.
"Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius hendaknya tidak dicekoki dengan pandangan barat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pergaulan masyarakat dunia yang saling menghargai, saling respek terhadap pandangan hidup masyarakat dan tidak memaksakan kehendak dan pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia," tuturnya.
Oleh karenanya, Riri meminta pemerintah Indonesia agar bersikap tegas dan memberikan batasan-batasan kepada utusan khusus pemerintah Amerika dalam kunjungannya ke Indonesia. Hal ini untuk mencegah timbulnya gejolak di masyarakat, baik keresahan maupun gangguan sosial yang dapat memecah belah kesatuan bangsa.
Lebih jauh Riri meminta pemerintah agar secara dini mengantisipasi kemungkinan timbulnya friksi sosial atas kunjungan utusan pemerintah Amerika tersebut. Bila terjadi gesekan pascakunjungan tersebut akan sangat disayangkan dan dapat merusak hubungan antar masyarakat di Indonesia.
"Prinsip pergaulan masyarakat dunia yang saling menghargai perlu terus dikembangkan untuk menuju dunia damai yang memungkinkan semua warganya hidup secara teratur menurut fitrahnya," katanya.
Dia berharap, tidak ada strategi pemaksaan pendapat kepada pihak lainnya dengan agenda dan pendanaan. Pasalnya, hal itu dapat mempengaruhi keteraturan dan perikehidupan yang telah berlangsung selama ini.
