Kejagung didorong terapkan hukuman mati kepada koruptor BTS 4G

Kejaksaan Agung (Kejagung) didorong menerapkan hukuman maksimal kepada para pelaku dugaan tindak pidana korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo 2020-2022. Sebab, praktik lancung dilakukan saat keadaan luar biasa, yakni pandemi Covid-19.

"Jumlah korupsi BTS 4G sangat besar dan terjadi di masa pandemi. Ada indikasi uang yang seharusnya digunakan untuk menangani pandemi dan membantu rakyat yang terdampak pandemi, tetapi dialihkan untuk proyek BTS 4G Kominfo dan kemudian dirancang untuk dikorupsi," kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, dalam keterangannya, Minggu (9/7).

"Oleh karena itu, korupsi BTS 4G dapat dikategorikan korupsi melawan kemanusiaan di masa pandemi. Kejaksaan Agung harus berani menggunakan Pasal 2 ayat (2) UU (Undang-Undang) Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman mati," sambungnya.

Lebih jauh, Anthony menilai, kasus ini merupakan perampokan uang negara secara sistematis. Pangkalnya, nilai korupsi sekitar Rp8 triliun atau 80%-an dari nilai proyek Rp10 triliun.

Ia pun berharap Kejagung dapat mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat. "Kejaksaan Agung wajib menegakkan hukum secara adil dan menghukum semua pihak yang bersalah korupsi, termasuk para elite politik, penguasa, dan korporasi."

Dicontohkannya dengan beberapa pihak yang diduga terlibat dan belum tersentuh hukum. Misalnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo; anggota tim sukses Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Windu Aji Sutanto; Sadikin; Direktur SDM PT Pertamina (Persero), Erry Sugiharto; Staf Ahli Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Sugiono, Nistra Yohan; Edward Hutahean; serta beberapa pejabat dan pegawai Kominfo.

"Kalau berhenti sampai di sini, korupsi ke depan akan semakin merajalela karena tidak ada efek jera, karena bawahan bisa dijadikan korban. Sehingga, elite politik, penguasa, dan korporasi yang korup akan terus merancang korupsi dan perampokan uang negara," tuturnya.

:Dampaknya, Indonesia akan terpuruk, rakyat dimiskinkan oleh para elite bangsa ini, dan Kejaksaan Agung menjadi salah satu pihak yang paling bertanggung jawab karena gagal menjalankan tugasnya menindak dan memberantas kejahatan korupsi," imbuh Anthony.