Scroll ke atas untuk melanjutkan

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan. Dok Kejagung.

Nasional

Senin, 13 Maret 2023 15:36

Kejagung periksa 15 saksi terkait dugaan korupsi Tol Japek

Penyidik telah meningkatkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan dilakukan karena telah menemukan sejumlah alat bukti.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, terkait dugaan korupsi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang sekarang disebut sebagai Tol Sheikh Muhammad Bin Zayed (MBZ) tahun 2016.

“Penyidik sudah meningkatkan perkara ini ke proses penyidikan umum dan sampai saat ini teman-teman penyidik sudah memeriksa kurang lebih 15 saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Senin (13/3).

Ketut menyebut, penyidik telah meningkatkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan dilakukan karena telah menemukan sejumlah alat bukti.

“Tol Japek ini nilai kontraknya kurang lebih Rp13 triliun,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengubah nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II layang menjadi Jalan Tol MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed pada Senin 12 April 2021. Mohamed Bin Zayed yang dipakai untuk menamai tol tersebut merupakan putra mahkota Abu Dhabi dan deputi komandan tertinggi Pasukan Angkatan Darat UEA.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, penggunaan nama itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan bagi UAE. Pasalnya, pemerintah UAE juga menyematkan nama Presiden Joko Widodo sebagai nama salah satu jalan strategis di negara penghasil minyak tersebut.

Selain itu, kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang sudah berlangsung lebih dari 45 tahun sejak 1976 silam. Hubungan dua negara semakin erat di bidang sosial, kebudayaan, dan ekonomi.

Khusus pada bidang ekonomi, UAE merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia baik pembangunan infrastruktur maupun dukungan finansial lainnya. Terakhir, pemerintah UAS mengumumkan akan berinvestasi pada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) milik Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

Total nilai investasi yang akan diberikan ke LPI mencapai US$10 miliar.

"Dukungan terakhir dalam volume besar kepada Indonesia Investment Authority, jadi lembaga Sovereign Wealth Fund Indonesia yang dibentuk beberapa waktu lalu," ujarnya.