Kejahatan kekayaan negara naik, tapi penyelesaiannya turun di 2022

Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo menyatakan kejahatan terhadap kekayaan negara di 2022 meningkat, namun penyelesaian kasusnya justru menurun. Berdasarkan laporannya, diketahui selama 2022 ada 4.462 perkara. Jumlah ini naik 74 perkara atau 1,7% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan penyelesaiannya menurun 437 perkara atau 14,3% dari 2021, atau dari 3.060 menjadi hanya 2.623 perkara.

“Jenis kejahatan ini terdiri dari 555 kasus korupsi, 546 kasus di pertambangan, 807 kasus di migas, 43 kasus di perikanan, 351 kasus di kehutanan, dan 2.160 kasus di lain-lainnya,” kata Listyo pemaparannya di acara rilis akhir tahun 2022 Polri 2022, Sabtu (31/12).

Listyo bilang, dari hasil penyelesaian kasus, Polri berhasil melakukan asset recovery sekitar Rp3,9 triliun atau naik Rp3,5 triliun setara 788,2% dibandingkan 2021 yang sebesar Rp449 miliar. Nominal asset recovery itu berasal dari kegiatan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Dittipidkor sebanyak Rp2,4 triliun dan oleh Dittipideksus Rp1,5 triliun.

“Dari proses penegakkan hukum, terdapat potensi kerugian sebesar Rp180,3 triliun yang terdiri dari konversi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, potensi kerugian dari royalty dan PNBP,” tutur Listyo menambahkan.

Kemudian, menurut Listyo, untuk mencegah kerugian kekayaan negara akibat kejahatan korupsi, Polri telah membentuk satuan tugas khusus (satgasus) pencegahan korupsi berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/121/I/OPS.2/2022 tanggal 18 Januari 2022.

Satgasus ini memiliki tujuh program utama pencegahan korupsi, antara lain distribusi pupuk bersubsidi (4 temuan), pinjaman pemulihan ekonomi nasional sektor infrastruktur (3 temuan), penyaluran bantuan langsung tunai dan dana desa (4 temuan), pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang (6 temuan), perbaikan tata kelola ekspor impor (8 temuan), implementasi single identity number berbasis NIK, dan pengelolaan penerimaan negara atau cukai.

“Upaya yang dilakukan satgasus pencegahan korupsi ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) yang saat ini Indonesia berada di skor 38 dan peringkat ke 96 daro 180 negara. Sedangkan setiap kenaikan 1 poin pada skor IPK, diproyeksikan mampu menambah GDP Indonesia sebesar Rp273 triliun,” kata Listyo.