Kemacetan rugikan negara Rp100 triliun, polisi kaji strategi

Direktorat Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan kemacetan di Jabodetabek dan sudah tidak berada pada titik yang ideal. Angka yang ada pun terus meningkat.

Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan, pihaknya bersama pemerintah daerah masih mengkaji untuk menyelesaikan isu ini. Sebab, kemacetan ini pernah disinggung Presiden Joko Widodo, membuat negara merugi hingga Rp100 triliun.

"Memang kalau kemacetan ini kan pada tahun berapa saja, tahun 2019, itu 1 tahun kerugian Rp71 triliun. Kalau sekarang mungkin akan lebih. Karena memang indeks kemacetan pada saat ini adalah sudah cukup tinggi," kata Latif kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Sabtu (12/8).

Latif kemudian mengutip data dari Badan Pusat Statistik. Tertera angka kemacetan sudah mencapai 53%.

Menurutnya, sudah menjadi tugas untuk menjaga angka tersebut tidak lebih dari 50%. Penempatan personel di titik rawan untuk mengurai kepadatan lalu lintas dianggap menjadi solusi yang terampuh saat ini.

"Ya kalau ideal kan, coba liat pada saat covid, hitungannya 35%. Ya kan begitu. Karena memang aktivitas ini. Jadi jangan sampai memang harapannya jangan sampai lebih dari pada 50%," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim negara rugi hampir Rp100 triliun setiap tahun akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung.

"Setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun dan ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara kita besar sekali," ucap Presiden di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).

Sebab itu, Jokowi mendorong agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Ada pun transportasi umum yang ia maksud mulai dari KRL, LRT, MRT, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Jokowi bahkan menerangkan bahwa biaya menggunakan transportasi umum pun terbilang murah. Sebab, pemerintah juga menyediakan subsidi.

"Bahwa harus ada subsidi, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat," kata dia.