Kematian di atas 1.200 sehari, PKS: Jokowi harus pimpinan komando

Angka kematian akibat Covid-19 terus meningkat. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengingatkan, pemerintah ini harus menjadi perhatian serius.

Berdasar data Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19, kasus kematian harian di Indonesia konsisten di atas 1.200 sehari.

Hingga Selasa (27/7), kematian telah menyentuh angka 2.000 kematian, tepatnya ada 2.069 orang. Dengan demikian, jumlah pasien Covid-19 di Indonesia yang meninggal dunia sejak Covid-19 diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2020, sebanyak 86.835 orang.

"Kematian yang tinggi lebih dari 2000 orang. Pemerintah perlu sangat memperhatikan angka kematin. Bukan sekedar jumlah positif Covid," kata Mardani dalam keterangannya kepada Alinea.id Rabu (28/7).

Menurut Mardani, rekor kematian yang tembus rata-rata seribu per hari menandakan beratnya beban fasilitas kesehatan. Kata dia, akan sangat berat jika tsunami Covid-19 gelombang kedua ini menyapu luar Jawa.

Alasan itulah, Mardani mendesak, Presiden Jokowi untuk turun tangan menjadi komando utama menghadapi pandemi, khususnya di luar Jawa dan Bali yang sedang menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

"Pak Jokowi bisa mulai dengan memperbaiki laporan data Covid-19 dari semua daerah. Beredar info dugaan manipulasi laporan dari daerah pada pertengahan Juli yang lalu," kata dia.

Dia menegaskan dengan data yang akurat, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan tempat tidur sampai oksigen. Pengadaan vaksin juga bisa digenjot agar semua daerah, tidak hanya Jawa dan Bali, bisa mendapatkannya lebih cepat.

"Penanganan pandemi di luar Jawa serta Bali harus disamakan dengan di dua wilayah ini," jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi, langkah pemerintah memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4. 

Langkah tersebut dinilai Melki mampu menekan laju penularan Covid-19 yang dibuktikan dengan terus menurunnya angka positivity rate dari pertengahan Juli saat ini.

"Kebijakan PPKM ini memberikan aspek positif, di mana masyarakat yang terpapar covid semakin menurun dan terkendali. Angka positivity rate dari Juli hingga saat ini menurun dibandingkan sebelum diberlakukan PPKM," katanya kepada Alinea.id, Selasa (27/7) malam.
 
Di samping itu juga, Melki kembali mewanti-wanti pelonggaran mobilitas harus tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. "Harus tetap diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, terus melakukan 3T serta mengencangkan pelaksanaan vaksinasi," tutupnya.