Kemenag diminta tak lepas tangan soal insiden ibadah haji di Muzdalifah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, menyatakan, Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa lepas tangan dalam insiden tertahannya jemaah haji Indonesia di Muzdalifah sekalipun layanan tersebut dilaksanakan mashariq. Akibat kejadian itu, para jemaah kelaparan dan kehausan.

"Bagaimanapun, penyelenggaraan haji Indonesia adalah wilayah tanggung jawab Kemenag. Segala sesuatu yang terjadi, baik di Arab Saudi dan di Tanah Air, akan menjadi bahan evaluasi ke depan," ucapnya dalam keterangannya.

Diah menerangkan, jemaah haji tengah melaksanakan lontar jamrah di Mina hingga 13 Zulhijah. Ini merupakan salah satu tahapan yang cukup berat mengingat jarak maktab relatif jauh dan cuaca panas terik sehingga dibutuhkan ketahanan stamina.

Apabila jumlah petugas minim karena kelelahan, menurutnya, perlu ada pembagian waktu kerja. Dengan demikian, petugas tidak menumpuk pada satu sesi dan bisa fokus pada fase-fase ibadah lainnya.

"Sekali lagi, di sisa waktu yang ada, saya harap Kemenag betul-betul memaksimalkan pelayanan terhadap para jemaah. Dan yang paling penting adalah memastikan keselamatan mereka," tuturnya.

Ia juga meminta Kemenag mempersiapkan proses kepulangan jemaah dengan baik. Karenanya, pemerintah harus memastikan para petugas tetap bekerja sebagaimana semestinya.

"Saya mendoakan semoga di pengujung ibadah haji ini, segala sesuatunya berjalan lancar sesuai rencana yang telah disepakati. Saya juga mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia menjadi haji-haji yang mabrur," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Diketahui, keberangkatan ribuan jemaah haji ke Mina tertunda di Muzdalifah sejak malam hingga menjelang Zuhur. Mereka pun kelemahasan karena kehausan dan kelaparan serta diperparah cuaca panas di Arab Saudi.

Kemenag menyebut masalah ini akibat lambannya mashariq dalam mempersiapkan layanan bagi jemaah haji di Muzdalifah dan Mina. Pemerintah pun melayangkan protes kepada mashariq.