Kemenag jelaskan ucapan selamat kepada penganut Baha'i

Ucapan Selamat Hari Raya Naw Ruz kepada umat Baha'i yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ramai jadi perbincangan publik. Berbagai reaksi muncul di kalangan masyarakat. 

Selama sepekan terakhir, ucapan Gus Yaqut, panggilan Menteri Agama, viral di media sosial berbasis video. Tak ingin berkembang menjadi liar, Kemenag pun merespons pembicaraan di ranah publik itu.

Menurut Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, apa yang dilakukan oleh Menteri Yaqut Cholil Qoumas adalah bagian dari kewajiban konstitusional yang harus dilakukan.

"Saya melihat apa yang beliau sampaikan merupakan bagian dari kewajiban konstitusional yang melekat sebagai pejabat negara yang mengharuskan memberikan pelayanan kepada semua warga negara, tanpa pengecualian," jelas Zainut Tauhid di Jakarta, Sabtu (31/7).

Zainut berharap, polemik terkait agama Baha'i dihentikan karena sudah tidak proporsional. Kementerian Agama, jelas dia, terus mengembangkan dan menyosialisasikan penguatan moderasi beragama. Tujuannya tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Moderasi beragama tidak akan dapat tercipta tanpa pinsip adil dan berimbang," terang Zainut, disitat dari kemenag.go,id.

Menurut Zainut, penguatan moderasi beragama perlu sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. 

"Sebagai bangsa yang heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam NKRI yang nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya," tandas dia. 

Ucapan selamat Hari Raya Naw Ruz, hari raya penganut agama Baha'i, disampaikan Yaqut lewat video dan ramai di media sosial. Ucapan itu juga sempat menuai kritik dari MUI yang menyebut Yaqut telah offside.

Baha'i merupakan agama yang lahir di Persia pada 23 Mei 1844. Agama itu masuk ke Indonesia pada 1878. Kemenag menyebut penganut Baha'i di Indonesia mencapai sekitar 5.000 orang.

Selain MUI, ucapan Yaqut juga dipersoalkan oleh anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf. Bukhori meminta Yaqut menghindari hal yang berpotensi memicu polemik dan pertentangan di tengah masyarakat, sehingga mengganggu kinerja lembaganya.