Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief mengatakan, pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dalam Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M.
Hilman membenarkan, Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga yang ditetapkan pada 2022. Menurut Hilman, penurunan paket haji tersebut juga sudah diperhitungkan dalam usulan BPIH 2023 yang disusun pemerintah.
"Yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair," kata Hilman dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/1).
Diungkapkan Hilman, tahun ini pemerintah Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair untuk warga domestik. Empat paket tersebut antara lain mulai dari SAR 10,596 - SAR 11,841 (sekitar Rp43 juta - Rp48 juta); SAR 8,092 - SAR 8,458 (sekitar Rp33 juta - Rp34,5 juta); dan SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta).
Kemudian, Arab Saudi menawarkan juga paket keempat, yakni mulai SAR 3,984 (sekitar Rp16 juta). Namun, di dalam paket ini tidak ada layanan di Mina atau hanya mencakup akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah.
Hilman menuturkan, harga paket layanan haji yang ditentukan Arab Saudi pada 2022 mengalami kenaikan signifikan akibat pandemi Covid-19. Tarif tersebut diturunkan pada tahun ini, sehingga perhitungan paket layanan haji di Masyair dalam usulan BPIH pemerintah juga turun signifikan.
"Tahun lalu paket layanan haji (Masyair) 2022 sebesar SAR5.656,87. Alhamdulillah, tahun ini selain turun, Kemenag berhasil negosiasi hingga menjadi SAR4.632,87. Turun sekitar SAR1.024 atau 30%," ujar Hilman.
Hilman menyebut, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi dalam usulan BPIH tahun ini. Kendati demikian, imbuh dia, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.
"Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas," tuturnya.
Lebih lanjut, imbuh Hilman, komponen BPIH tidak hanya berupa paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.
"Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya," kata Hilman menambahkan.
Selain itu, Hilman menyebut penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs 1USD, dan Rp4.080 untuk kurs 1SAR.
Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp3.846. Sedangkan kurs USD tahun 2022 adalah Rp14.425.
Ditambahkan Hilman, penyesuaian BPIH 2023 yang diusulkan pemerintah juga mempertimbangkan komponen pesawat. Sebab, menurutnya, hal ini sangat bergantung pada harga komoditas avtur.
“Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” ujar Hilman.
