Scroll ke atas untuk melanjutkan

Pekerja membawa paket bantuan sosial yang akan disalurkan di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4)/Antara/M Risyal Hidayat.

Nasional

Sabtu, 07 Agustus 2021 14:17

Kemendagri akui data penanganan Covid-19 daerah sering tidak cocok

Pemda perlu segera melaporkan data paling mutakhir mengenai penanganan dan pencegahan Covid-19.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui masih adanya ketidakcocokan data penanganan Covid-19 di daerah. Ketidakcocokan tersebut dikarenakan data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah (pemda) bukan paling terbaru.

"Yang menjadi catatan saya, ada ketidakcocokan data yang kami terima dari Kementerian Keuangan, sebab laporan yang diberikan daerah sering merupakan laporan yang belum update. Untuk itu ke depannya agar (pemerintah daerah) memperbaiki laporan di masing-masing daerah," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dalam keterangan resminya, Sabtu (7/8).

Ardian menuturkan, pemda diminta segera melaporkan data paling mutakhir mengenai penanganan dan pencegahan Covid-19 di wilayah masing-masing. Pasalnya, setiap data dari Pemda akan dilaporkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia juga membeberkan, data yang tidak dilaporkan berdasarkan perkembangan terbaru akan menimbulkan polemik penanganan Covid-19 di masyarakat. "Perlu ditekankan yang menjadi prioritas di dalam laporan tersebut mencakup bidang kesehatan, penanganan dampak, dukungan ekonomi dan bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial," ujarnya.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, pertumbuhan kasus terkonfirmasi Covid-19 pada Jumat (6/8), sebanyak 39.532. Dengan demikian, totalnya mencapai 3.532.567 orang sejak diumumkan pada 2 Maret 2020.

Penambahan kasus itu tersebar di Aceh 381 kasus, Sumatera Utara 2.045 kasus, Sumatera Barat 925 kasus, Riau 2.205 kasus, Jambi 369 kasus, Sumatera Selatan 897 kasus, Bengkulu 402 kasus, Lampung 696 kasus, Bangka Belitung 862 kasus, Kepulauan Riau (Kepri) 512 kasus, DKI Jakarta 2.185 kasus, Jawa Barat 4.580 kasus, Jawa Tengah 3.022 kasus, DIY 1.639 kasus, dan Jawa Timur 4.490 kasus.

Kemudian, Banten 1.003 kasus, Bali 1.239 kasus, Nusa Tenggara Barat (NTB) 202 kasus, Nusa Tenggara Timur (NTT) 3.598 kasus, Kalimantan Barat 423 kasus, Kalimantan Tengah 286 kasus, Kalimantan Selatan 906 kasus, Kalimantan Timur 1.815 kasus, Kalimantan Utara 509 kasus, Sulawesi Utara 621 kasus, Sulawesi Tengah 1.566 kasus, Sulawesi Selatan 1.166 kasus, Sulawesi Tenggara 201 kasus, Gorontalo 157 kasus, Sulawesi Barat 143 kasus, Maluku 13 kasus, Maluku Utara 189 kasus, Papua 212 kasus, dan Papua Barat 71 kasus.