Kemenkes diminta fokus tuntaskan pekerjaan rumah pada 2023

Peneliti Global Health Security, Dicky Budiman, menilai, alokasi anggaran kesehatan pada rancangan anggaran dan belanja negara (RAPBN) 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Pemerintah menetapkan pagu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp169,8 triliun di dalam RAPBN 2023.

"Rancangan anggaran 2023 ada penurunan, khususnya untuk alokasi vaksin. Tapi, memang secara keseluruhan mengalami penurunan [kasus penularan Covid-19]," ucapnya dalam keterangan video, Jumat (19/8).

Pun demikian dengan alokasi anggaran untuk program transformasi kesehatan 2023, yang turun menjadi Rp88,5 triliun. Sementara itu, pada 2022 dialokasikan Rp96,8 triliun.

Meskipun demikian, menurut Dicky, penurunan anggaran ini masih sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kesehatan. Di dalamnya disebutkan, alokasi anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 5% dari total APBN.

Lebih jauh, Dicky berharap, alokasi anggaran 2023 difokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) dalam rangka pembangunan kesehatan. Pangkalnya, sesuai data Asian Development Bank, skor indeks kesehatan Indonesia sebesar 57,7 atau di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Tantangan sektor kesehatan lainnya adalah meningkatkan capaian health care indeks (HCI). Merujuk laporan Numbeo, nilai indeks kesehatan Indonesia pada 2017 di angka 68,16 atau ranking 30 dari 95 negara. Lalu, menurun menjadi di peringkat 48 pada 2018, peringkat 52 (2019), dan peringkat 55 (2020).

Selain itu, sumber daya manusia (SDM) kesehatan juga masih rendah bahkan berada di urutan kedua terbawah se-Asia Tenggara. "Indonesia masih 0,4 dokter per 1.000 penduduk, rasio perawat 2,1 per 1.000 atau 2 perawat per 1.000 penduduk," ujar epidemiolog Griffith University Australia ini.

Dicky berpendapat, indeks kesehatan perlu menjadi target sasaran pemerintah dalam pembangunan sektor kesehatan lantaran definisinya di tingkat individu. Selain itu, posisi Indonesia terbilang rendang daripada negara-negara di Asia Tenggara.

"Penurunan alokasi anggaran ini perlu disertai efektivitas di tengah pelambatan pencapaian. Harus benar-benar reorientasi, revitalisasi, efisiensi, bukan hanya artian target, tapi juga kegiatan," tandasnya.