Kemenkes minta daerah perluas kawasan tanpa rokok

Kementerian Kesehatan berharap peraturan kawasan tanpa rokok (KTR) di tiap daerah diperluas, terutama diterapkan di sekolah-sekolah. Sebanyak 309 kabupaten dan kota serta 19 provinsi sudah menerapkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang KTR di sejumlah wilayahnya.

"Banyak kabupaten-kota menerapkan KTR di sekolah memotivasi anak-anak di sekolah untuk tidak merokok. Saya mengharapkan betul kalau ini menjadi contoh yang baik dan kabupaten-kota lain juga mau menirukan ini," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek, seperti dilansir Antara di Jakarta, Kamis (31/5)

KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Pemerintah daerah memiliki amanah untuk menetapkan KTR di wilayahnya masing-masing melalui peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

Pemerintah memiliki tugas berat untuk menurunkan angka prevalensi perokok remaja usia 15-19 tahun dari 8,8% pada 2016 dan harus menjadi 5,2% sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) di 2019.

Anak muda saat ini harus sehat dan jauh dari rokok agar bisa menjadi tulang punggung Indonesia pada masa bonus demografi nanti. Dimana, penduduk didominasi oleh usia produktif.

Selain itu, Nila juga menyinggung iklan rokok yang sangat berpengaruh pada perilaku merokok, terutama target perokok pemula pada anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mau membatasi atau bahkan menghapuskan iklan rokok di wilayahnya. Tujuannya, untuk melindungi generasi muda dari pengaruh promosi iklan rokok. 

Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo menambahkan, pemerintah seharusnya memaksimalkan perlindungan hak atas kesehatan masyarakat. "Misalnya, melakukan advokasi dan sosialisasi penerapan kawasan tanpa asap rokok di semua tatanan termasuk di dalam lingkungan keluarga," ujar Bambang.

Pemerintah sudah punya payung hukum untuk memperbanyak kawasan tanpa asap rokok. Antara lain, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, serta PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. 

Selain itu, pemerintah juga memiliki Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang bertujuan menurunkan angka kecanduan rokok pada anak-anak dan remaja. “Karena rokok dapat mengancam kualitas generasi penerus. Jadi upaya perlindungan atas kesehatan masyarakat harus dimaksimalkan,” ujarnya.