Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan pendampingan dan pendampingan kepada pemerintah daerah di semua tingkatan dalam pemanfaatan teknologi digital.
Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate mengatakan, salah satu upaya tersebut adalah dengan menggelar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), salah satu dari enam pilar smart city atau kota pintar.
“Infrastruktur TIK hulu berupa fiber optik di darat dan di laut di seluruh Indonesia, pembangunan fiberlink dan microwave link, penempatan satelit high throughput di angkasa kita, hingga pada pembangunan base transceiver station yang menghadirkan layanan sinyal telekomunikasi dan akses internet. Sedangkan infrastruktur hilir seperti juga terkait dengan cloud computing di ICT Infrastructure Downstream, Internet of Thing (IoT), hingga Artificial Intelligent,” ujar Johnny, Kamis (21/4).
Menkominfo mengatakan, bantuan dan pendampingan tidak akan cukup jika kemauan (keinginan) dan kebijakan pimpinan pemerintah daerah tidak optimal. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong implementasi kerangka smart city yang komprehensif melalui enam pilar utama.
“Pertama adalah smart governance. Kedua, smart infrastructure upstream dan downstream. Downstream itu misalnya pusat data. Kemudian, yang ketiga smart economy termasuk e-commerce dan fintech. Keempat, smart living, kelima yakni smart people (talent) dan keenam adalah smart environment,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya.
Menteri Johnny mencontohkan betapa banyak kota di dunia yang berhasil menerapkan kerangka pembangunan kota pintar untuk mengatasi masalah perkotaan yang mereka hadapi.
“Misalnya, Kota Jinan di China telah meluncurkan Jinan Traffic Train sebagai ekosistem manajemen transportasi yang cerdas dan self-learning, sehingga mampu secara real-time memengaruhi rambu lalu lintas, menganalisis secara rinci perilaku pengendara dan menilai kepadatan lalu lintas untuk kemudian bisa ditindaklanjuti dengan pengambilan kebijakan lalu lintas yang akurat dan tepat,” jelasnya.
Tidak hanya itu, masih banyak solusi teknologi terapan lainnya yang dapat dikembangkan dalam kerangka smart city. Menkominfo menyebutkan penggunaan sensor IoT untuk memantau dan mengelola air bersih, serta pendekatan teknologi hijau berbasis digital yang kini semakin banyak diadopsi oleh negara-negara.
“Tentunya, ke semua solusi teknologi tersebut dapat diimplementasikan dan berhasil karena terdapat kebijakan strategis dari masing-masing kepala daerah,” ujarnya.
Menkominfo menjelaskan, nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani antara pemerintah daerah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mendukung keberhasilan implementasi kota pintar dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan penerapan kota pintar tergantung pada partisipasi aktif dari kebijakan dan pemimpin daerah.
“Program Gerakan Menuju Smart City hadir untuk memberikan pendampingan dan asistensi, sehingga para kepala daerah bisa mendapatkan input formulasi kebijakan dalam bentuk rencana induk (master plan) Kota Cerdas yang tepat dan yang akurat,” ungkapnya.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan antara Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan dengan 50 bupati dan wali kota peserta Program Gerakan Menuju Smart City Tahun 2022. Hadir secara virtual Direktur LAIP Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono.
