Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan tahapan penyelenggaraan Analog Switch Off (ASO) berjalan sesuai rencana pemerintah di tahun ini. Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik, Philip Gobang menyatakan, migrasi siaran analog ke digital memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya mempermudah akses internet dan menumbuhkan ekonomi digital.
"Manfaat yang akan kita dapatkan dari migrasi TV analog ke TV digital itu terkait dengan internet dan kegiatan perekonomian semakin terpadu,” ujar Philip dalam keterangannya, Rabu (2/3).
Menurut Philip, migrasi TV digital dapat mendorong upaya masyarakat untuk semakin produktif dengan memanfaatkan akses layanan internet. Sehingga, berbagai ide dan gagasan kreatif dapat tersalurkan.
"Misalnya, usaha-usaha UMKM yang didorong atau mendapatkan peluang dan kemudahan untuk menembus pasar yang lebih luas melalui akses internet. Oleh karena itu, program penghentian TV analog juga selanjutnya kemudian beralih ke TV digital itu terkait dengan kualitas layanan internet," kata Philip.
Philip menilai, semakin cepat masyarakat beralih ke TV digital, maka tersedia ruang lebih terbuka bagi layanan internet yang sebelumnya digunakan oleh analog dapat digunakan atau dimanfaatkan secara lebih luas untuk kesempatan mendorong perekonomian digital.
"Kenapa? karena kita memanfaatkan akses internet yang lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini yang kemudian mendorong pula pembangunan ekosistem digital dan ini merupakan suatu kesempatan yang penting atau peluang yang besar untuk mendorong bertumbuhnya ekonomi digital," ucap Philip.
Kemenkominfo, sambung dia, akan terus memberikan stimulus kepada masyarakat agar manfaat dari program ASO dapat meningkatkan digital dividend.
"Migrasi TV digital juga manfaat ekonomi untuk masyarakat secara umumnya adalah adanya apa yang disebut dengan digital dividend yang didapat dari migrasi siaran TV analog ke digital. Hal ini sekali lagi dia menyokong pertumbuhan ekonomi digital," ujarnya.
Philip Gobang menambahkan, selama masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi digital meningkat setiap tahun karena masyarakat lebih sering mengakses dan menggunakan layanan internet. Oleh karena itu, program ASO yang ditargetkan rampung pada 2 November 2022 itu akan menciptakan penghematan frekuensi yang dapat digunakan untuk layanan telekomunikasi seluler sebagai digital dividend.
"Banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan dan bisa diambil yang merupakan poin penting, nilai positif yang sangat besar dari pemanfaatan siaran TV digital tersebut. Itu juga membuka banyak sekali peluang kerja, munculnya usaha kreatif yang memanfaatkan ruang digital yang semakin terbuka lebar dan pada saat yang sama masyarakat dapat menikmati siaran digital dengan lebih luas jaringannya, akses untuk mendapatkan siaran juga lebih cepat dan gambarnya lebih jernih," katanya.
Dia menambahkan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar), Kemenkominfo bersama mitra kerja strategis menargetkan seluruh siaran analog akan berakhir di 2 November 2022.
Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PM Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Siaran ASO mencakup total 112 Wilayah Layanan, meliputi 341 kabupaten/kota.
Dari peraturan tersebut, penyelenggaraan program ASO dibagi dalam tiga tahap, yakni tahap satu pada 30 April 2022, tahap dua pada 25 Agustus 2022, dan tahap tiga pada 2 November 2022.
"Pada tahap pertama 30 April 2022 penghentian TV analog dan dimulainya siaran TV digital akan meliputi 56 wilayah layanan di 166 kabupaten/kota yang mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat," katanya.
Untuk tahap kedua, yakni 25 Agustus 2022 akan dimulai di 31 wilayah layanan di 110 kabupaten/kota yang meliputi Sulawesi Selatan-5, Kalimantan Tengah-6, NTT-2, DI Yogyakarta, Jawa Barat-1, Jawa Tengah-1 dan DKI Jakarta.
"Kemudian tahap ketiga pada tanggal 2 November 2022 di 25 wilayah layanan di 65 kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Meliputi Riau, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah-5, Kalimantan Barat-6, NTB-5, Maluku-2, Sulawesi Tengah-3, dan Papua-9," ucap Philip.
